Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Usai Diterima Disdikbud & Disnaker Kaltara, Puluhan Massa Aliansi Parlemen Jalanan Membubarkan Diri

Usai diterima Disdikbud & Disnaker Kaltara, puluhan massa Aliansi Parlemen Jalanan membubarkan diri.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Aliansi Parlemen Jalanan saat menyampaikan aspirasinya di halaman depan Kantor Gubernur Kaltara ( TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI ) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Usai diterima Disdikbud & Disnaker Kaltara, puluhan massa Aliansi Parlemen Jalanan membubarkan diri.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan menyuarakan apirasinya, terkait peringatan Hari Buruh dan Hardiknas.

Kedatangan puluhan peserta aksi ini disambut oleh pengawalan dari puluhan personel Satpol PP dan Polres Bulungan, bertempat di halaman depan Kantor Gubernur Kaltara, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Peringati Hari Buruh, Massa Aliansi Parlemen Jalanan Datangi Kantor Gubernur Kaltara, Tuntut ini

Baca juga: Momen May Day, Empat Kegiatan di 4 Titik, Berikut 8 Tuntutan Disuarakan Dalam Seruan Aksi Hari Buruh

Baca juga: Hari Buruh Sedunia, Asosiasi Pekerja di Malinau Belum Terdaftar, Disnaker Baru Mulai Mendata

Dalam orasinya, Aliansi Parlemen Jalanan menyuarakan 12 poin tuntutan mulai dari penertiban Amdal perusahaan hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Kedatangan puluhan mahasiswa peserta aksi kemudian diterima oleh pihak Disdikbud Kaltara yakni Plt Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Sutanto dan dari Disnakertrans Kaltara oleh Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan, Asnawi.

Asnawi mengungkapkan pihaknya akan meneruskan tuntutan peserta aksi kepada pemerintah pusat, utamanya mengenai pencabutan UU Ciptaker dan pendirian Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI.

"Itu kewenangannya MA terkait PHI, kalau untuk menolak Ciptaker, Undang-undangnya sudah disahkan bahkan, PP-nya sudah turun, tapi kami akan tindaklanjuti tuntutan teman teman, yang jelas tuntutan teman-teman kita tampung dan kita teruskan," ujar Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan, Disnakertrans Kaltara, Asnawi.

Pihaknya menambahkan, terkait penerapan upah minium sektoral atau UMSK dan penghapusan umpah minimum provinsi UMP, telah diatur dalam UU Ciptaker dan akan menyampaikan tuntutan peserta aksi ke pemerintah pusat.

"Kalau masalah UMSK inikan, kalau penerapan UMP ini sesuai dengan PP dari UU Ciptaker, kita hanya bisa sampaikan ke pusat," terangnya.

Sementara itu, Plt Disdikbud Kaltara, Teguh Henri Sutanto mengungkapkan pihaknya telah membantu menyejahterakan kehidupan guru.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved