Ekonomi Daerah Menurun Drastis, Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Berikan 6 Catatan untuk Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Ekonomi daerah menurun, Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa berikan 6 catatan untuk pemerintah kabupaten.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nunukan mengalami penurunan yang signifikan.

Bagaimana tidak, laju pertumbuhan ekonomi Nunukan pada tahun 2019 lalu sebesar 6,77 persen. Sementara pada 2020 lalu turun hingga -0,96 persen.

Baca juga: Dugaan Ujaran Kebencian Oleh Oknum DPR RI Dapil Kaltara, Puluhan Masyarakat Nunukan Turun ke Jalan

Baca juga: Polres Nunukan Gelar Operasi Ketupat Kayan 2021, Polisi Minta Warga Antisipasi 4 Titik Rawan Jambret

Baca juga: Mendekati Pembelajaran Tatap Muka, Ribuan Guru di Kabupaten Nunukan Belum Divaksin

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Rahma Leppa mengatakan, menurunnya ekonomi Nunukan akibat dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda.

Sehingga, bukanlah semata-mata kegagalan pemerintah daerah.

"Ini akibat pandemi Covid-19. Kalau kita lihat data BPS pusat, laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 berada pada posisi -4,3 persen hingga -5,1 persen. Jadi bukan hanya ekonomi daerah yang turun. Dampaknya pada ekonomi skala nasional," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Selasa (04/05/2021), sore.

Tak hanya itu, Rahma Leppa juga menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) di Nunukan juga menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1,04 persen.

"IPM itu dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah atau daerah. Selain itu IPM juga digunakan sebagai salah suatu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)," ucapnya.

Ketua DPC Hanura itu, juga menyampaikan 6 catatan untuk pemerintah daerah (Pemda).

Satu diantaranya yaitu soal pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemda perlu menyediakan dana untuk pemulihan ekonomi, utamanya stimulus bagi pelaku UMKM, para petani, dan nelayan. Selain itu perlu buka lapangan kerja. Angkatan kerja di Nunukan banyak. Lulusan sarjana banyak menganggur. Juga sarana dan prasarana pendukung bagi aksesbilitas pelaku ekonomi," ujarnya.

Berikutnya, ia menuturkan, agar Pemda mendorong masuknya investor di Nunukan melalui penyederhanaan izin.

"Termasuk paling penting ada Perda yang melindungi investor yang menanamkan modalnya di Nunukan. Tatkala pentingnya, tenaga kerja lokal harus diberdayakan," tuturnya.

Lanjut Rahma Leppa, Pemda harus melakukan pengembangan industri baik rumah tangga maupun industri kreatif.

"Sehingga produk Nunukan bisa dipasarkan ke luar daerah bahkan luar negeri pun impor barang Nunukan," ungkapnya.

Bahkan, ia berharap Pemda mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan fungsi BUMD.

Wanita yang akrab disapa Leppa itu optimis perusahaan daerah mampu memberikan kontribusinya bagi Pemda.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Nunukan Selasa 4 Mei 2021, 14 Wilayah Diguyur Hujan Ringan pada Siang & Dini Hari

Baca juga: Upah Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia Kecil, Disdik Nunukan Minta Dana BOS Disetarakan

Baca juga: Minta Segera Bayar, Disnakertrans Nunukan Beber dari 259 Perusahaan Baru 12 yang Membayar THR Buruh

"Optimalkan itu BUMD. Lalu bangun koordinasi baik dengan lemerintah provinsi hingga pusat soal perdagangan lintas batas. Karena banyak wilayah kita di ujung perbatasan sana, akses perekonomiannya dilakukan dengan negara Malaysia," imbuhnya.

Terakhir, ia sebut soal ketersediaan sarana transportasi menuju Desa Semaja, Kecamatan Sei Menggaris.

"Di Sei Menggaris kan sumber pengembangan ekonomi. Nah, perlu aktifkan kembali pelayanan Kapal Feri menuju Semaja. Sehingga distribusi barang lancar dan akses pengiriman hasil pertanian jadi lancar juga," imbuhnya.

Penulis: Febrianus Felis

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official