Soal Angka Kemiskinan Nunukan Meningkat 6,36 Persen, Hamsing: Pemda Kurang Update Data Warga Miskin

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Soal angka kemiskinan Nunukan meningkat 6,36 persen, Hamsing: Pemda kurang update data warga miskin.

DPRD Nunukan menyoal angka kemiskinan yang meningkat cukup signifikan. Sebelumnya tahun 2019 sebesar 6,11 persen kini naik menjadi 6,36 persen.

Menurut anggota komisi III DPRD Nunukan Hamsing, tidak bisa dipungkiri meningkatnya angka kemiskinan tahun 2020, lantaran adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Kepala BKAD Nunukan Raden Iwan Beber Peruntukkan THR Idul Fitri 1442 H tak Melebihi Rp 17 Miliar

Baca juga: Kadishub Nunukan Sebut Jalur Sei Ular-Samarinda Hanya Untuk Logistik, Nekat Melanggar ini Sanksinya

Baca juga: Mendagri Larang ASN Gelar Open House Saat Idul Fitri, Begini Kata Kepala Kemenag Nunukan M Saleh

Namun, hal itu bukan menjadi momen bagi pemerintah daerah untuk berpangku tangan.

"Dampak pandemi Covid-19 ini dialami oleh semua daerah, bukan hanya di Nunukan. Namun, tentu ada upaya untuk meminimalisir dampak kemiskinan yang terjadi di daerah. Dan ini perlu mendapat atensi dari Pemda, " kata Hamsing kepada TribunKaltara.com, Rabu (05/05/2021), sore.

Legislator Hanura itu mengatakan, meningkatnya warga miskin di Nunukan berpotensi masifnya tindakan kriminal.

Ditambah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang cukup meresahkan masyarakat.

"Baru-baru ini ada jambret dan pencurian. Belum lagi keberadaan orang dalam gangguan jiwa yang banyak kita jumpai di masyarakat. Kami minta agar Pemda segera mengoperasikan ruang sakit jiwa. Termasuk kesiapan sarana pendukung lainnya," ucapnya.

Selain itu Hamsing menyampaikan, perihal bangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), milik Pemda yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Lantaran, tidak adanya sarana dan prasarana serta petugas yang memadai.

"Operasionalkan lah bangunan RPTC itu. Biar tidak rusak bangunannya," ujarnya.

Tak hanya itu, Hamsing juga memberikan catatan kepada Pemda untuk mengupdate data keluarga penerima manfaat (KPM).

Sehingga, distribusi bantuan selama pandemi Covid-19 ini tepat sasaran.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Rabu 5 Mei 2021, BMKG Keluarkan Peringatan Dini untuk 7 Wilayah di Nunukan Kaltara

Baca juga: Ekonomi Daerah Menurun Drastis, Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Berikan 6 Catatan untuk Pemkab

Baca juga: Dugaan Ujaran Kebencian Oleh Oknum DPR RI Dapil Kaltara, Puluhan Masyarakat Nunukan Turun ke Jalan

"Pemda itu kurang update data warga miskin. Data yang digunakan untuk memberikan bantuan pada warga miskin tahun ini berasal dari data tahun sebelumnya. Mohon maaf ya, ada orang yang sudah meninggal tapi datanya masih aktif sebagai penerima bantuan. Sehingga jatah bantuan yang harusnya untuk orang lain, malah keluarga almarhum yang ambil," tuturnya.

Lanjut Hamsing menyebutkan banyaknya warga miskin di Nunukan yang sampai hari ini masih kesulitan untuk mendapatkan pengobatan gratis.