Bergulir Wacana Amandemen UUD 1945 dan Presiden Tiga Periode, Ini Reaksi Waketum Partai Demokrat

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Wacana Amandemen UUD 1945 yakni dengan mengubah masa jabatan Presiden RI dari maksimal dua periode menjadi tiga periode tengah berkembang.

Dengan wacana tersebut, Presiden Joko Widodo berpeluang untuk kembali menjabat sebagai Presiden RI untuk periode ketiga, setelah masa jabatannya di periode kedua habis di 2024 mendatang.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Unum DPP Partai Demokrat sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara Yansen Tipa Padan menilai, wacana tersebut tidak beralasan.

Baca juga: Rencana Maju di Pilpres 2024, Belum Banyak Baliho AHY di Kaltara, Ini Alasan DPD Partai Demokrat

Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui di DPD Partai Demokrat Kaltara, Kamis (9/9/2021) Malam.

"Masa kepemimpinan itu maksimal dua periode, dan memang tidak ada alasan kita untuk mengubah konstitusi yang ada," kata Yansen Tipa Padan.

Baca juga: Andika Perkasa Panen Pujian, Kini Disanjung Politisi Demokrat, Bakal Terpilih Jadi Panglima TNI?

Menurut Yansen, semua pihak harus mematuhi konstitusi UUD 1945 yang ada saat ini.

Dimana bila masa jabatan Presiden Joko Widodo habis di tahun 2024 mendatang, maka Jokowi tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai Presiden RI.

Adapun pemilihan Presiden berikutnya, harus dipilih lewat mekanisme pemilihan umum.

"Jadi kita tetap pegang teguh maksimal dua periode, kalau yang ada saat ini sudah dua periode ya selesailah, kita harus kembali lagi pada pemilihan yang baru," katanya.

Baca juga: Pemkab Nunukan Ajukan Ranperda Pengurangan Jumlah OPD, Fraksi Demokrat: Harus Benar Tinjauannya

Seperti halnya Partai Demokrat, Yansen meyakini, akan banyak elemen masyarakat yang menolak wacana tersebut.

"Saya kira kita tegas dan jelas, komitmen Demokrat mengenai konstitusi yang ada, dan saya kira banyak pihak yang tidak setuju akan itu," ujarnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi