Berita Kaltara Terkini
Tahun 2022, DPMD Kaltara Targetkan Ratusan Desa Tidak Lagi Tertinggal, Edy: Kita Fokus Peta Batas
Pihak DPMD Kaltara menargetkan, pada tahun 2022 desa-desa di Kaltara dapat keluar dari status desa tertinggal.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara menargetkan, pada tahun 2022 desa-desa di Kaltara dapat keluar dari status desa tertinggal.
Menurut Kepala DPMD Kaltara Edy Suharto, hal tersebut dilakukan seiring program DPMD Kaltara untuk meningkatan indeks desa membangun (IDM), di mana pada tahun 2021 Kaltara menempati urutan ke 24 dari 34 provinsi.
"Kita akan fokus ke peta batas desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, termasuk peningkatan IDM," kata Edy Suharto, Kamis (30/12/2021).
Baca juga: DPMD Kaltara Sebut Alokasi Dana Desa Menurun, Edy Suharto: Semua Diarahkan Pusat
"Kita ingin meningkatkan desa yang tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan yang maju jadi mandiri," sambungnya.
Berdasarkan data DPMD, Edy menuturkan, setidaknya masih ada 200 desa di empat kabupaten di Kaltara yang meyandang status desa tertinggal.
Baca juga: Dorong Kenaikan Gaji BPD, Bupati Bulungan Syarwani Sudah Lakukan Pembicaraan dengan Sekretaris DPMD
Ia pun berharap, pihak desa mampu memanfaatkan anggaran yang dimiliki desa, baik dari Dana Desa, Anggaran Dana Desa ataupun APBDesa agar mampu meningkatkan status desa agar tidak lagi menjadi desa tertinggal.
Selain itu, ia juga berharap pihak pemerintah kabupaten juga dapat mengalokasikan dana bantuan keuangan atau Bankeu dari Pemprov Kaltara untuk desa.

"Kita ingin kejar yang tertinggal ini, ini ada sekitar 200-an lebih desa, dia tersebar di empat kabupaten, ada di Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, Malinau," katanya.
"Kita harapkan dari anggaran di desa ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga indikator-indikator desa yang tertinggal ini bisa dikejar," ujarnya.
Baca juga: Pilkades Nunukan Masuk Tahap Verifikasi Balon, DPMD Gunakan Sistem Skoring Bila Terjadi Hal Ini
"Untuk APBD kita sifatnya Bankeu ke kabupaten, nanti dari bantuan itu jadi kewenangan kabupaten untuk menyisikan ke desa-desa," tuturnya.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi