Breaking News:

Opini

Presidential Treshold dan Implikasinya

Presidential Treshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk mengajukan calon presiden.

Editor: Sumarsono
HO/DOKUMEN PRIBADI
Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. 

Oleh: Dr Isradi Zainal

Rektor Universitas Balikpapan, Direktur Indeks Survey Indonesia (Insurin)

TRIBUNKALTARA.COM - Presidential Treshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk mengajukan calon presiden (Gofridus Goris Sehan).

Untuk pemilihan serentak pasangan presiden dan wakil presiden serta pileg, Indonesia menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 yang mensyaratkan 20% suara DPR atau 25% perolehan suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

Undang undang ini sudah dipakai pada pemilu serentak tahun 2019 dengan menggunakan hasil pileg 2014, dan akan digunakan kembali pada 2024.

Baca juga: Gonjang Ganjing President Treshold Jelang Pilpres 2024

Dengan menggunakan hasil Pemilu 2019 sebagai Presidential Treshold sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Lalu bagaimna implikasinya jika Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 diberlakukan?

Jika dilihat dari data perolehan suara pemilu nasional DPR RI tahun 2019, diketahui: PDIP 19,3%, Gerindra 12,75%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,01%, PKS 8,21%, Demokrat 7,77%, PAN 6,88%, dan PPP, 4,52%.

Berdasarkan persentase tersebut, PDIP bisa berkoalisi dengan PPP yang suaranya paling sedikit sekalipun. Golkar bisa berkoalisi dengan Nasdem.

Gerindra bisa berkoalisi dengan PKS, kemudian ditambah salah satu dari PAN, Demokrat atau PKB.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved