Disdikbud Tana Tidung, Minta Kemendikbud Izinkan Daerah Modifikasi Pelatihan Kurikulum Merdeka

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tana Tidung, Jafar Sidik minta Kemendikbud izinkan daerah lakukan modifikasi pelatihan kurikulum merdeka.

Jafar mengatakan, jika pelatihan hanya mengandalkan pelatihan daring (online), itu akan membawa kesulitan bagi Kalimantan Utara (Kaltara).

Mengingat, masih banyak sekolah dan desa di provinsi termuda di Indonesia itu, yang belum memiliki sarana infrastruktur, seperti listrik dan internet.

Baca juga: Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tana Tidung Sampaikan Masukan Kaltara Soal Kurikulum Merdeka

Guru-guru di Kaltara, kata dia, akan kesulitan mengakses, memahami, dan mengimplementasikan materi pelatihan jika hanya dilatih secara online.

Dia menilai, jika daerah diizinkan memodifikasi pelatihan, pemerintah daerah bisa menggerakkan kelompok kerja guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Baca juga: Kemendikbudristek Perkenalkan Kurikulum Prototipe, Disdikbud Kaltara Mengaku Masih Akan Mengkaji

”Kami sudah punya pengalaman menjalankan KKG dan MGMP. Selain itu, kami juga punya fasilitator terlatih untuk menggerakkan kedua komunitas belajar itu," ujarnya belum lama ini.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar dinas pendidikan diberi peran untuk ikut menyupervisi kurikulum operasional yang dirancang sekolah.

Peran supervisi ini penting, untuk memastikan kurikulum operasional yang berhubungan dengan peningkatan hasil assessment kompetensi minimum (AKM) daerah.

Jika dinas pendidikan tidak memiliki peran untuk ikut serta mensupervisi kurikulum operasional. Menurutnya, dinas pendidikan akan kesulitan untuk memastikan pembelajaran di kelas akan selaras dengan peningkatan AKM di masa depan.

Baca juga: Kepala SDN 051 & Guru Agama Bantah soal Dugaan Intoleransi, Tegaskan Sekolah Ikuti Aturan Kurikulum

"Untuk urusan kurikulum merdeka ini kan, sekolah dan guru yang diberi otonomi besar untuk menentukan kurikulum operasionalnya,” terangnya

Sebelumnya diberitakan, Jafar memberikan empat masukan kepada Kemdikbud, agar implementasi kurikulum merdeka berjalan efektif di Kaltara.

Keempat masukan itu, menyangkut pengintegrasian kurikulum merdeka dengan prioritas pembangunan daerah.

Kemudian, pembagian peran yang tegas antara Kemdikbud dan pemerintah daerah.\

Baca juga: Bupati Bulungan Minta PAUD tak Kejar Target Kurikulum Semata, Syarwani: Guru Perlu Adaptasi

Selain itu, desain pelatihan yang sesuai dengan kondisi daerah, dan peran pemerintah daerah untuk menyupervisi kurikulum operasional, agar selaras dengan peningkatan hasil AKM.

(*)

Penulis: Risnawati