Dampingi Anak Korban Dugaan Rudapaksa Oknum TNI, DP3APPKB Tarakan Ungkap UU TPKS Terbaru

“Kita langsung dari pendamping hukum kita. Karena UU itu sudah disahkan. Artinya kasus di Kaltara, ini bisa jadi kasus pertama setelah UU baru itu disahkan,” ujarnya.

Lebih jauh membahas UU TPKS, pidana penjara maksimal sudah diatur dalam beberapa poin. Pertama untuk kasus pelecehan seksual nn fisik penjara 9 bulan.

Kedua, pelecehan seksual fisik, penjara 12 tahun. Ketiga, pemaksaan kontrasepsi, pidana penjara 5 tahun. Keempat, pemaksaan sterilisasi, pidana penjara 9 tahun.

Kelima, pemaksaan perkawinan, pidana penjara 9 tahun. Keenam, penyiksaan seksual, pidana penjara 12 tahun. Ketujuh, eksploitasi seksual, pidan penjara 15 tahun.

Kedelapan, perbudakan seksual pidana penjara 15 tahun. Kesembilan, kekerasan seksual berbasis elektronik, pidana penjara 6 tahun.

Baca juga: Siap Kawal Korban Rudapaksa Oknum TNI, DP3APPKB Kota Tarakan Akan Lakukan Pendampingan Total

“Pidana ditambah 1/3 masa hukuman jika dilakukan dalam lingkung keluarga, pelaku pejabat publik, atasan kerja, hingga korban meninggal dunia,” jelasnya.

Ia menambahkan pula, sebenarnya kasus kekerasan seksual kepada anak termasuk kasus persetubuhan, menurut pandangannya seharusnya layak mendapatkan hukuman kebiri.

“Tapi kembali lagi, nanti hukum yang memproses. Untuk UU TPKS ini sudah berlaku bulan ini,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah