Dideportasi dari Malaysia, 371 PMI Tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Semua Sudah Vaksin Lengkap

Dia berharap ke depan apa yang menjadi MoU Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dapat diimplementasikan.

"Kita sudah lakukan MoU terkait pekerja domestik. Mudahan poin MoU bisa direalisasikan. Inti dari isi MoU itu adalah mengatur tata kelola bagaimana PMI khususnya domestik bekerja secara aman di Malaysia," ungkapnya.

Minta Peran Aktif Konsulat RI di Malaysia

Selain itu, Firdaus juga meminta kepada Konsulat RI di Malaysia agar aktif dalam memberikan perlindungan hak-hak PMI, utamanya mereka yang memiliki paspor.

Hal itu dia sampaikan, mengingat PMI yang diamankan petugas gabungan di Nunukan, beberapa memiliki paspor. Namun oleh majikan di Malaysia, paspor itu tidak diberikan saat PMI cuti pulang ke Indonesia.

Sehingga para PMI tak ada pilihan lain, selain kembali ke tanah air melalui jalur ilegal. Begitupun saat kembali lagi ke Malaysia.

Baca juga: BP2MI Nunukan Sebut Mayoritas PMI Kembali ke Malaysia Secara Ilegal, Mengaku Dilema Karena ini

"Harusnya peran aktif Konsulat RI di Malaysia. Lakukan sejumlah upaya untuk lindungi hak-hak PMI. Bila perlu laporkan hal itu kepada aparat keamanan di Malaysia," pungkas Firdaus.

Sekadar diketahui dari 371 PMI yang dideportasi dari Malaysia, 296 diantaranya merupakan laki-laki dewasa, 57 perempuan dewasa, 9 anak laki-laki, dan 9 anak perempuan.

Kini 371 PMI itu telah diarahkan ke rumah ramah PMI alias Rusunawa untuk dilakukan pendataan dan interview oleh BP2MI Nunukan.

Sembari menunggu jadwal kapal untuk memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.