Mitigasi Potensi Inflasi Kalimantan

Opsi Kemudi Kebijakan

Kemudi kebijakan tak selalu buruk. Karena persaingan yang terlampau bebas juga akan meniadakan persaingan itu sendiri.

Menjaga stabilitas persaingan sama halnya menjaga stabilitas ekonomi dan efiseinsi. Karena itu menyandingkan regulasi dengan deregulasi secara seimbang bukan hal tabu.

Regulasi, tidak bisa diartikan sebagai upaya meniadakan pertambangan. Kemudian serta merta mengembangkan pertanian dengan membabi buta. Tidak begitu.

Tujuannya adalah  laju  pertambangan yang tidak pro kelestarian lingkungan dikurangi. Kemudian Pertanian; baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi wilayahnya masing-masing.

Dengan begitu akan terjadi sinergitas antar komoditas, antar sektor,  dan antar wilayah.

Maka, ketersedian pangan terjaga, harga stabil dan lingkungan mulai menghijau kembali. Kita yakin, sepanjang ada komitmen kuat semua pihak masih bisa kita kejar. 

Pilihan regulasi ada dua opsi, yaitu lewat otoritas fiskal atau  moneter. Otoritas fiskal adalah melalui kewenangan pemerintah.

Nampaknya ruangnya terlalu luas dan berjenjang. Sehingga membutuhkan biaya, waktu dan tenaga ekstra.

Dalam aspek kelembagaan terdapat banyak kewenangan. Misalnya kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat.

Kemudian berbagai peraturan yang membutuhkan sinkronisasi. Konflik “kepentigan dan prioritas antar daerah” menjadi kendala.

Meskipun begitu pilihan kebijakan melalui pemerintah tetap diperlukan, karena tidak bisa dipisahkan dengan aspek perijinan, tata ruang, ketersediaan infrastruktur dan pembinaan. 

Pilihan berikutnya adalah lewat Otoritas Moneter. Pilihan ini nampaknya bisa segera diterapkan. Karena itu akan  lebih efektif dan  efisien.

Implementasi kebijakan ini adalah dilakukan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Kita memahami bahwa, karakteristik kebijakan BI bersifat, sentralistik.

Memang betul agak kurang demokratis. Justeru karena itulah, dalam kondisi yang dikategorikan “emergency” bisa menjadi kelebihan.

Karena pendekatan  yang bersifat top down lebih bersifat komando. Karena itu lebih efektif untuk menghadapi “ketidakpastian”.

Mengapa lebih efisien? Karena, koordinasi dan konsultasi lebih mudah dan cepat untuk dilaksanakan.

Implementasi kebijakan BI dalam upaya meminimalisir laju investasi sektor tambang bisa diterapkan dengan penetapan tingkat bunga kredit sektoral.

Misalnya, kredit investasi pertambangan di bebankan bunga lebih tinggi. Strategi itu akan menurunkan laju permintaan kredit untuk investasi tambang.

Baca juga: Transportasi Sumbang Inflasi di Tarakan, selain Makanan dan Minuman, TPID Terus Berkoordinasi

Dampaknya adalah laju eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan bisa diminimalisir. Tentu akan lebih efektif lagi jika dikolaborasi dengan penerapan tarif pajak.

Selain pajak juga pemberian sanksi denda bagi pengusaha yang merusak lingkungan. Kemudian memberikan insentif bagi yang pro lingkungan.

Pendekatan kebijkan untuk sektor pertanian adalah memberikan bunga kredit investasi yang lebih rendah.

Tujuannya adalah meningkatkan motivasi pengusaha untuk melakukan investasi sektor pertanian.

Mekanisme penerapan bunga antara sektor pertanian dengan tambang bisa juga dianggap sebagai pola “subsidi silang”.

Rendahnya bunga sektor pertanian di kompensasi oleh tingginya bunga sektor pertambangan.

Dengan begitu kita akan membangun masa depan  Kalimantan dengan menumbuhkan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Semoga! (*)