Berita Tarakan Terkini

Satgas Pengawasan Harga Udang Diambil Alih Kaltara, Tim Pemantau di Tarakan Tetap Bekerja

Adanya dua tim pengawas stabilisasi harga udang, Walikota Tarakan Khairul mengatakan, di Tarakan bukan tim pengawas, namun tim pemantau.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Walikota Tarakan Khairul 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKANPemkot Tarakan bersama DPRD Tarakan dalam pertemuan belum lama ini melakukan pembentukan Tim Satgas yang memantau stabilisasi harga udang di Tarakan, Kalimantan Utara sebagai wujud menunaikan janji kepada massa aksi yang berlangsung pada Rabu 2 November 2022 lalu.

Usai melakukan pembentukan tim pengawas stabilisasi harga udang, saat itu yang ditunjuk langsung adalah Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparlan namun masih harus dituangkan dalam bentuk SK yang ditanda-tangani Walikota Tarakan.

Baca juga: Petambak dan Cold Storage Sepakati Harga Udang, Gubernur Kaltara: Jangan Sampai Ada Dua Satgas

Usai pembentukan tim pengawas stabilisasi harga udang, ada pula pertemuan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang bersama unsur massa aksi membahas stabilisasi harga udang termasuk kesepakatan membentuk Tim Satgas.

Lalu muncul pernyataan Zainal Arifin Paliwang di hari kedua setelah pertemuan a lot berlangsung selama dua hari, bahwa Tim Satgas yang dibentuk Pemprov Kaltara yang akan bertugas mengawasi sesuai dalam kesepakatan yang sudah dituangkan dalam pertemuan hingga larut malam tersebut.

“Jangan sampai ada dua satgas. Anggota Satgas sudah termasuk di dalamnya pemerintah kota,” tegas Zainal Arifin Paliwang.

Lantas bagaimana dengan tim satgas yang sudah dibentuk di Pemkot Tarakan? Walikota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes.  menjawab pertanyaan awak media dan meluruskan informasi yang beredar.

Baca juga: Penuhi Janji ke Petambak dan Mahasiswa, Walikota Bentuk Tim Satgas Awasi Stabilisasi Harga Udang

“Lebih bagus lagi kalau diambil alih Provinsi Kalimantan Utara. Kalau kami sebenarnya bukan Tim Satgas, namanya Tim Pemantau. Beda Satgas. Saya kira, saya filospinya siapapun yang penting masalah selesai. Kalau saya tidak perlu ego sectoral, kan ujung-ujungnya kalau ada demo, dua-duanya didemo.

Pemkot Tarakan dan Pemprov Kaltara didemo. Ya tidak ada persoalan untuk tim ini,” tegas Walikota Tarakan, Khairul

Artinya pihaknya tidak akan mempersoalkan. Namun yang pasti, Tim Pemantau yang juga dibentuk khusus di Tarakan akan tetap bekerja.

Walikota Tarakan bersama Direktur Perumda Tarakan Agrobisnis dan Ketua DPRD Kota Tarakan saat mendengarkan aspirasi di jilid kedua tuntutan harga udang yang dikeluhkan petambak Kaltara, Rabu (2/11/2022).
Walikota Tarakan bersama Direktur Perumda Tarakan Agrobisnis dan Ketua DPRD Kota Tarakan saat mendengarkan aspirasi di jilid kedua tuntutan harga udang yang dikeluhkan petambak Kaltara, Rabu (2/11/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Saya juga sampaikan ke anggota tim bahwa ini tidak ada honornya. Tim ini dibentuk agar nanti memudahkan siapa saja mau mendapat informasi bisa melalui tim ini nanti disiapkan. Jadi menurut saya semakin banyak, semakin bagus,” beber Khairul.

Khairul melanjutkan, tugas dari Tim Pemantau akan tetap bekerja seperti biasa, dengan tujuan lebih cepat selesai persoalannya.

“Saat itu kan Walikotayang tandatangani siap bentuk Satgas. Saya tindak lanjuti saat itu. Ini persoalan di kota, ini namanya tugas bersama sebenarnya, nanti pasti dari pusat dan provinsi tetap akan memanggil kota juga. Karena lokus di daerah, pasti kami terlibat. Sehingga tidak bis akita katakan itu bukan kewenangan saya, nanti yang didemo wali kota juga. Saya kira, kalau saya, apapun namanya, mau satgas, mau pemantau sama saja, saya sudah bicara dengan Asisten 2 dan Dinas Provinsi Kaltara waktu itu dan dipersilakan saja bersama-sama membentuk,” jelas Khairul.

Baca juga: Begini Sikap Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Usai Pertemuan Bahas Stabilisasi Harga Udang di Tarakan

Dalam hal ini ia melihat urgensi negara dan pemerintahannya harus hadir memberikan informasi minimal situasi yang terjadi. Lalu solusi peran pemerintah yang bisa diberikan.

“Harapan kami tim pemkot memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Nanti akan dipilah mana kewenangan kota, mana kewenangan provinsi dan kewenangan pusat,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved