Berita Nunukan Terkini
DPRD dan Polres Nunukan Soroti Sejumlah Dermaga Ilegal, Minta Komitmen Pemkab, Gad: Tutup Saja
Masuknya barang ilegal ke Nunukan, lantaran banyaknya jalur 'tikus', DPRD dan Polres Nunukan soroti sejumlah dermaga ilegal, minta komitmen Pemkab.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD dan Polres Nunukan menyoroti sejumlah dermaga penyeberangan ilegal di Pulau Nunukan.
Mengingat selama ini dermaga ilegal di Pulau Nunukan, utamanya Aji Putri kerap kali dijadikan sebagai perlintasan PMI ( Pekerja Migran Indonesia) untuk masuk ke Tawau, Malaysia secara ilegal.
Begitupun WNA ( Warga Negara Asing) yang masuk dari Malaysia secara ilegal.
Bahkan tempat kejadian perkara (TKP) penyelundupan sabu dan minuman keras (Miras) dari negeri jiran, Malaysia kerap kali melalui Dermaga Aji Putri.
Baca juga: Polisi Minta Warga Waspada Modus Baru Pelaku Kejahatan di Nunukan, Pakai Motor Rental untuk Mencuri
Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadiyanto mengatakan dermaga penyeberangan ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan harus segera mengantongi legalitas hukum.
Hal itu Ricky anggap perlu untuk mengantisipasi kerawanan dan ancaman yang berpotensi terjadi.
Apalagi Kabupaten Nunukan berbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia.
"Kalau dermaganya resmi, perlintasan manusia dan barang dapat dilakukan pengawasan maupun pengendalian. Sehingga apa yang menjadi kerawanan bisa kami antisipasi," kata Ricky Hadiyanto kepada TribunKaltara.com, Jumat (16/12/2022), sore.
Menurutnya legalitas dermaga penyeberangan keluar dan masuk Nunukan harus jadi atensi stakeholder terkait, utamanya pemerintah daerah (Pemda).
"Harus punya legalitas sehingga jelas siapa yang bertanggungjawab untuk mengelola, mengawasi dan mengendalikan di lapangan. Baik kapal, orang, dan barang bawaan," ucapnya.
Lanjut Ricky,"Misalnya speedboat reguler malam hari tiba-tiba masuk bersandar di situ. Kita tidak bisa antisipasi karena statusnya ilegal," tambahnya.
Minta Dermaga Ilegal Ditutup Saja
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Gad Khaleb menuturkan masuknya barang-barang ilegal ke Nunukan, lantaran banyaknya jalur 'tikus' di perbatasan.
"Kalau di darat mungkin bisa dikontrol, tapi kalau di laut susah. Pemda harus punya komitmen kuat terhadap masalah ini. Kita harus sinergi, tak ada pilihan lain, kalau mau," ujar Gad Khaleb.
Ia menyarankan semua akses penyeberangan manusia dan barang yang berstatus ilegal ditutup.
