2 Caleg PAN Tarakan Tagih Kompensasi ke Anggota DPRD Terpilih 2019, Ancam Minta DPP Lakukan PAW

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Adanya surat instruksi penyelesaian kompensasi atau penghargaan untuk caleg tidak terpilih hasil Pemilu 2019 yang dikeluarkan Ketum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) dan dikeluarkan per 30 Juli 2021 kemarin kini ditagih sejumlah caleg PAN dari DPD Tarakan.

Sebanyak dua caleg di Tarakan dari Dapil Tarakan Tengah menagih penegasan dari instruksi DPP PAN kepada caleg terpilih yang kini sudah duduk menjadi anggota DPRD Tarakan mewakili Dapil Tarakan Tengah DPD PAN, Abdul Kadir.

Dua caleg asal PAN tersebut yang menagih kompensasi di antaranya ada Makbul dengan perolehan suara 597, menuntut kompensasi per suara Rp 100 ribu dan total sekitar Rp 59.700.000.

Selain Makbul, juga ada Arvan Taufik Arsyad, dengan perolehan suara mencapai 905 orang dan menagih kompensasi sebesar Rp 90.500.000 kepada anggota DPRD terpilih yang saat ini duduk di kursi DPRD Kota Tarakan.

Baca juga: Resmikan Ace Hardware, Wali Kota Tarakan Sebut Franchise Sumbang Indikator Perbaikan Perekonomian

Kepada awak media, Arvan yang memeroleh suara sebanyak 905 orang namun gagal terpilih karena kalah suara dari Abdul Kadir mengungkapkan, berkaitan aturan kompensasi sudah ada kesepakatan jauh sebelum adanya proses pencalegan termasuk bakal calon.

“Bahwa posisi itu apabila kita maju caleg dan akan maju untuk bakal calon legislative, kami sudah ada kesepakatan yang dibangun bahwa apabila salah satu ada anggota DPRD sudah terpilih, maka anggota DPRD terpilih itu, wajib memberikan kompensasi kepada caleg tidak terpilih,” terang Arvan kepada awak media.

Adapun kompensasi itu sebagai pengganti tanda ucapan terima kasih caleg yang sudah terpilih.Sejauh ini lanjut Arvan, untuk realisasinya, sampai detik ini tidak ada kompensasi yang diberikan dari caleg terpilih.

Padahal lanjutnya sudah ada aturan dari DPP yang dikeluarkan langsung Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan.

“Dan itu ada aturan yang ditegaskan DPP dan itu ada surat ditegaskan DPP bahwa diwajibkan memberikan kompensasi kepada caleg tidak terpilih,” beber Arvan.

Sejauh ini lanjutnya, ia sudah pernah membangun komunikasi dengan anggota DPRD terpilih tersebut. Namun belum ada respons.

“Saya sempat mempertanyakan, bro ingat bro, ingat kami yang tidak terpilih. Tahunya tidak ada respons. Namanya beliau terpilih, kami tidak terpilih seakan tidak ada hargalah,” keluhnya.

Ia menambahkan, jika sampai nanti belum ada kejelasakan maka dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua DPD PAN Tarakan, Ketua DPW PAN Kaltara serta sampai bersurat ke DPP Pusat.

“Untuk surat menyurat bukan gawean kami. Tapi memang kami memang ada wacana seandainya surat yang tidak ditegaskan oleh DPP tidak ditindaklanjuti maka kami selaku caleg tidak terpilih akan menyurat secara resmi untuk dijadikan catatan bahwa ini adalah penegasan dilakukan DPP dan tidak diindahkan anggota DPRD terpilih,” terangnya.

Dalam aturan yang dikeluarkan DPP PAN, jika anggota DPRD terpilih tidak melaksanakan instruksi terkait pemberian kompensasi maka harus siap dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuati aturan AS/ART dan peratuan partai.

Dalam poin instruksi yang dikeluarkan PAN, DPW PAN wajib menginstruksikan kepada caleg terpilih tingkat provinsi membayar kompensasi Rp 15 ribu per suara dan Rp 20 ribu untuk tingkat kota.