Bawa Hasil Rakornas Kepala Daerah, Pemkab Malinau Diminta Rumuskan Upaya Penanganan Inflasi

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Stabilitas ekonomi daerah, khususnya menekan naiknya angka inflasi di Malinau, Kalimantan Utara menjadi pekerjaan rumah pada tahun 2023.

Menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan angka inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa merupakan arahan presiden kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Nasional kepala daerah dan Forkopimda pada Selasa (17/1/2023) lalu.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan ada beberapa isu bersama yang akan dituntaskan bersama pada tahun 2023.

Diantaranya terkait ancaman resesi global dan potensi melonjaknya angka inflasi di daerah.

Baca juga: Tahun Baru Imlek 2023, Bupati Malinau Sebut Peran Strategis Warga Tionghoa Pacu Perekonomian Daerah

Dua isu perekonomian tersebut, khususnya menekan angka inflasi di daerah dititipkan Presiden RI kepada kepala daerah.

"Pada Rakornas bersama Bapak Presiden dan Kepala daerah beberapa waktu lalu kita diminta mengantisipasi berkaitan dua hal, terkait resesi dan inflasi. Tanggung jawab kita bersama menjaga stabilitas ekonomi termasuk di daerah," ujarnya, Minggu (22/1/2023).

Terkait dengan pekerjaan rumah yang dititipkan Presiden, untuk menekan angka inflasi, Wempi W Mawa menerangakan sejumlah hal telah diadopsi Pemkab Malinau mulai setahun lalu.

Diantaranya, subsidi BBM untuk golongan rentan, bantuan usaha untuk unit usaha mikro kecil hingga bantuan tunai menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Pada tahun 2023, menurutnya sejumlah skema penanganan inflasi juga sudah dirumuskan. Tinggal penerapan.

Baca juga: 85 Desa Akan Gelar Pilkades di Malinau Tahun Ini, Pelaksanaan Dibagi 2 Gelombang

"Kita bersyukur, apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, Malinau sudah melakukan. Tinggal bagaimana meningkatkan sejumlah sektor potensial. Seperti, ketahanan pangan yang juga sudah diakomodir melalui program inovasi daerah," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri