Sebut Ada 2.3 Juta Tenaga Honorer, Bagaimana Nasib Pegawai Non-ASN? Berikut Penjelasan Menpan RB

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas tengah mencari solusi terkait permasalahan seputar tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau karyawan honorer.

Hal ini, ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( APPSI) hari kedua di Hotel Novotel Kota Balikpapan, Jumat (24/2/2023).

Di mana, isu penghapusan tenaga honorer yang memang menjadi salah satu topik utama dalam APPSI, dengan mengusung materi Pendayagunaan Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Jadi kami ditugaskan Bapak Presiden, untuk mencari opsi terbaik dari penyelesaian non ASN," ujar Menpan-RB, Azwar Anas kepada awak media.

Baca juga: Soal Kelanjutan Pendataan Tenaga Kerja Non-ASN, Begini Penjelasan BKD Kaltara

"Karena memang sebenarnya ada dalam Undang-Undang Tahun 2018, bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non ASN," imbuhnya.

Berdasarkan pendataaan dengan berbagai kebutuhan dan perkembangan, Menpan-RB, Azwar Anas menyebut saat ini terdapat 2.3 juta tenaga non ASN.

"Dulu kan 400.000 tenaga non ASN, ternyata setelah kami lakukan pendataan lain muncul 2.3 juta non ASN," pungkasnya.

"Tentu hal ini menjadi PR buat kita, di satu sisi kita diminta Presiden Jokowi agar birokrasi kita profesional," lanjutnya.

Lebih lanjut, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa dalam sistem rekuritment masih muncul berbagai persoalan di Daerah.

Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan beberapa opsi terbaik dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya Ketua APPSI yang juga Gubernur Kaltim, Isran Noor; Ketua Apeksi, Bima Arya; Ketua Apkasi, Sutan Riska.

"Insya Allah kita sudah rumuskan jalan tengah untuk mengatasi ini dan kami lapor ke Pak Presiden lebih dulu," tutur Menpan-RB, Azwar Anas.

"Ada beberapa skema alternatif, setelah kami lapor Pak Presiden akan kami umumkan. Tetapi skema ini Insya Allah win-win solution, karena ini juga menyangkut kekuatan keuangan daerah," ungkapnya.

Formasi ini, akan ditargetkan tuntas sebelum November 2023, mengingat Pendidikan dan Kesehatan akan menjadi prioritas lebih dulu.

Baca juga: Diperintah KemenPAN RB, BKD Kaltara Data Pegawai Non ASN, Sebut Ada Jenis Pekerjaan tak Perlu Didata

"Kita sudah siapkan formasi di 2022. Kurang lebih lebih 700.000 untuk Guru, tapi ternyata baru bisa diserap oleh daerah 400.000 Guru," kata Menpan-RB, Azwar Anas.

"Nah ini berarti ada urusan daerah juga yang mesti kita dengar, oh ternyata soal anggaran, nah inilah yang kami sedang diskusikan soal P3K dengan daerah," ucapnya.