Soal Kelanjutan Pendataan Tenaga Kerja Non-ASN, Begini Penjelasan BKD Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kaltara mengaku belum mengetahui rencana pemerintah pusat pasca pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan.

Sebelumnya tahun 2022, BKD Kaltara melakukan pendataan tenaga Non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.

Untuk tenaga non ASN yang didata termasuk pada tenaga kerja dengan status honorer yang bekerja di instansi pemerintahan.

Baca juga: Diperintah KemenPAN RB, BKD Kaltara Data Pegawai Non ASN, Sebut Ada Jenis Pekerjaan tak Perlu Didata

Namun kini, Kepala BKD Kaltara Burhanuddin mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat setelah pendataan tenaga non ASN dilakukan.

"Kalau itu kami belum ada informasi lebih lanjut," kata Burhanuddin.

"Jadi kemarin ya hanya pendataan saja, dan itu sudah kami lakukan," ungkap Burhanuddin.

Baca juga: Hasil Pra Final Pendataan,1.874 Non ASN Pemkot Tarakan Penuhi Syarat, 300 Orang Ditolak BKN

Diketahui pada 2022 lalu BKD Kaltara melakukan pendataan terhadap sekitar 3.249 tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.

Pendataan itu dilakukan merujuk pada arahan dan instruksi dari Kementerian PAN-RB.

Dalam proses pendataan itu, sejumlah informasi masuk dalam pendataan, seperti halnya Slip Gaji, SK Pengangkatan dan Riwayat Pengalaman Kerja.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi