Bahas Infrastruktur Komunikasi di Mitra Ibu Kota Negara Nusantara, Kemenko Polhukam Sambangi Kukar

TRIBUNKALTARA.COM, TENGGARONG- Kementrian Koordinator atau Kemenko Polhukam menyambangi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (15/3/2023).

Dalam kegiatan itu turut menghadirkan PLN, Provider dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kalimantan Timur.

Kunjungan tersebut membahas pembangunan infrastruktur komunikasi di daerah penyangga atau mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Budi Eko menyebut, pihaknya menjembatani kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Baca juga: Sepaku Akan Kedatangan Puluhan Ribu Pekerja IKN, Deputi Sebut Dampak Ekonomi Dapat Dirasakan Warga

Kemenko Polhukam akan berusaha memetakan masalah di daerah penyangga IKN Nusantara. Terutama terkait masalah blankspot.

Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mencari solusi dari akar permasalahan dengan menawarkan sejumlah opsi.

Melalui pemberian subsidi maupun merespon apa yang dibutuhkan oleh daerah penyangga IKN Nusantara.

"Kita mengunjungi daerah penyangga IKN, ketika IKN siap maka daerah penyangga tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Jadi tidak ada kesenjangan," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto memaparkan sejumlah masalah telekomunikasi di Kukar.

Pertama, masih ada sejumlah program Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang belum berjalan maksimal.

Hal ini diakibatkan karena tumpang tindihnya program antara pemerintah daerah dengan provider yang telah mendapat penugasan untuk mengatasi blankspot.

"Kita sudah minta provider untuk menyelaraskan program. Dengan begitu akan lebih efisien dalam kemanfaatan anggaran," kata Dafip.

Kedua, penyediaan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Kartanegara masih berada di wilayah perkotaan.

Padahal, berdasarkan data yang dimiliki Diskominfo Kutai Kartanegara, komposisi 75 persen penduduk berada di wilayah desa.

"Sebaran BTS masih banyak di kota. Jadi masih banyak desa yang belum tercover keseluruhan. Walaupun pusat pemerintahan, kecamatan dan desa itu sudah (tercover) internet," imbuhnya.