Kejaksaan Beber Belum Ada Persoalan Hukum Ditemui Sejak Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) memastikan belum ada permasalahan hukum yang terjadi, dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Baik permasalahan yang menyangkut masyarakat, maupun soal lahan di daerah tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU Agus Chandra kepada TribunKaltara.com.

Kata dia, permasalahan hukum terutama yang menyangkut soal tanah terus menjadi atensi kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejari.

Baca juga: Deputi Otorita IKN Singgung Gajinya, Sebut Bupati PPU Masih Berikan Haknya: Masih Ada Penugasan

"Kalau masalah yang memicu permasalahan hukum belum ada sejauh ini," ungkapnya pada Senin (17/4/2023).

Namun demikian, ia menjelaskan bahwa sempat ditemui permasalahan yang terkait pekerjaan dilapangan.

Mulai dari perubahan desk pekerjaan yang tidak sesuai kontrak perjanjian, hingga dalam pengadaan barang dan jasa.

Kajari menjelaskan bahwa sebelum memicu persoalan, pihaknya sudah melakukan penanganan terlebih dahulu.

Misalnya dengan mendatangi langsung, atau berkomunikasi intens dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab.

"Itu kita sampai proses karena itu rentan menjadi masalah hukum dikemudian hari," pungkasnya.

Baca juga: Masalah Sosial Pekerja Pria di IKN Nusantara, Otorita tak Ingin Menjamurnya Warung Remang-Remang

Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, selama pemindahan IKN.

Tidak hanya itu, dalam hal pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi juga jadi atensi pihak kejaksaan.

Penulis : Nita Rahayu