Opini
Ormas Picu Lampaui Target Pertumbuhan Ekonomi
Semuanya berlalu, tanpa dihiraukan. Publikasi demi publikasi menjadi rutinitas. Padahal sejatinya terdapat pesan, apa respon kita terhadap data.
Oleh: Dr Margiyono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
TRIBUNKALTARA.COM - Semuanya berlalu, tanpa dihiraukan. Publikasi demi publikasi sekadar menjadi rutinitas. Padahal sejatinya terdapat pesan, apa respon kita terhadap data yang disajikan.
Beberapa hari ini kita membaca BRS ( berita resmi statistik dari BPS ). Salah satu rilisnya adalah informasi tentang pertumbuhan ekonomi.
Terdapat hal yang menggelitik saya saat membacanya. Pertama pertumbuhan Kaltara menyalip nasional. Kemudian sumber pertumbuhan ekonomi tidak lazim.
Berita statistik itu menjelaskan sumber pertumbuhan Kaltara adalah konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga).
Keberadaan lembaga-lembaga ini secara eksisting ada. Namun kemunculnya juga jarang-jarang. Bahkan lebih banyak hilangnya. Timbul-tenggelam.
Mungkin ini sudah musimnya mereka mulai muncul lagi. Meskipun ada yang berseloroh, ntar juga hilang lagi.
Baca juga: Berkontribusi Besar Terhadap Ekonomi Malinau, Perempuan Motor Penggerak Perekonomian Daerah
Tulisan ini mencoba mengulas secara singkat fenomena peran Ormas dalam ekonomi dan potensi pertumbuhan hingga akhir tahun 2023.
Sumber Pertumbuhan
Masih hangat, baru beberapa saat, BPS publikasikan data pertumbuhan dan ekonomi, secara nasional. Pada kuartal pertama tahun ini (Triwulan I-2023) ekonomi tumbuh 5,03 persen year-on-year (yoy).
Pertumbuhan itu secara spasial di pengaruhi oleh pertumbuhan di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, Sulawesi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu mencapa 7 persen.
Disusul berikutnya oleh Kalimantan. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan Pulau Kalimantan adalah 5,79 persen.
Selain kedua pulau itu pertumbuhannya dibawah nasional. Misalnya Maluku dan Papua pada periode ini (Triwulan I-2023) hanya tumbuh 1,95 persen.
Sementara Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh dibawah 5 persen. Namun masih diatas 4 persen.
Tantangan Rupiah Digital dalam Sistem Pembayaran yang Inklusif, Integratif, dan Protektif |
![]() |
---|
Wow, Gaji Kuli Proyek Pembangunan IKN Nusantara Rp 16 Juta per Bulan? |
![]() |
---|
"Latto-latto” Inspirasi Regulasi untuk Stabilisasi |
![]() |
---|
Proyek IKN Nusantara dan Pekerja Lokal yang Tidak Berdaya |
![]() |
---|
Mengajar dengan Cinta, Mendidik dengan Hati |
![]() |
---|