Target 167 Titik, Diskominfo Nunukan Sebut BTS 4G Baru Terbangun di 29 Lokasi: Jaringan Masih Lelet

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ikut terdampak akibat penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Pasalnya proyek pembangunan BTS 4G di wilayah pedalaman, khususnya daerah 3T yang digaungkan Presiden Jokowi harus terhenti.

Kepala Diskominfotik Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong mengatakan dari 167 titik rencana pembangunan BTS 4G di wilayah perbatasan RI-Malaysia, baru 29 titik yang sudah terealisasi pembangunannya.

"Untuk wilayah Kabupaten Nunukan targetnya ada di 167 titik yang tersebar di Lumbis, Krayan, Pulau Sebatik dan daerah blank spot lainnya. Tapi baru 29 titik yang sudah terbangun," kata Kaharuddin Tokkong kepada TribunKaltara.com, Sabtu (20/05/2023), pukul 19.15 Wita.

Baca juga: Profil Jerry Anak Petani Krayan Nunukan Harumkan Indonesia, Raih Medali Perunggu di SEA Games 2023

Kaharuddin sampaikan meski sudah terbangun di 29 titik, namun sampai saat ini masih banyak warga perbatasan mengeluhkan soal jaringan internet yang masih lelet.

"Banyak keluhan dari warga di pedalaman, jaringan masih lelet. Tapi kalau soal jaringan memang pihak swasta dalam hal ini Telkomsel yang sediakan," ucapnya.

Menurut Kaharuddin, sampai saat ini ia masih bertanya-tanya mengenai titik pembangunan BTS 4G yang kerap kali berubah-ubah saat dilakukan survei oleh Badan Layanan Akses Telekomunikasi (BAKTI).

"Saya sempat marah, kenapa survei terus, tidak ada tindak lanjut. Bahkan tim yang datang survei, orangnya berubah-ubah dan titiknya selalu berubah juga. Warga jadi bertanya-tanya kepada kami," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam proyek pembangunan BTS 4G di wilayah 3T, pemerintah daerah diminta untuk menyediakan lahan.

"Lahan itu sifatnya hibah dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah mengizinkan BAKTI untuk membangun BTS di titik yang sudah dihibahkan masyarakat," tuturnya.

Kaharuddin menyayangkan bila pembangunan BTS 4G di wilayah perbatasan harus berhenti, akibat adanya dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8 triliun itu.

Dia berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat di perbatasan RI-Malaysia juga bisa mengakses internet.

Baca juga: Tarif Tiket Speedboat Reguler Rute Nunukan-Tarakan Rp 280 Ribu Per Orang, Simak Jadwal Keberangkatan

"Pak Presiden Jokowi ingin warga di pedalaman juga bisa akses internet. Apalagi layanan publik hari ini sudah berbasis digitalisasi. Kami jadi pesimis melihat kejadian di pusat. Semoga ada solusi, karena tidak mungkin masyarakat akses internet Malaysia," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis