Berita Daerah Terkini

Cawe-cawe Politik Jokowi Kata Gubernur Kaltim Hal Wajar, Isran Noor: Tak Dukung IKN Hati-hati Saja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara boleh dilakukan tak menyimpang dari konstitusi.

TRIBUNKALTARA.COM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Gubernur Isran Noor saat ditanya terkait cawe-cawe politik Presiden Jokowinyang dianggapnya wajar agar tetap menjaga kepentingan bangsa dan negara ke depan. 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara boleh dilakukan tak menyimpang dari konstitusi.

Langkah ini ditempuh guna pembangunan tetap berlanjut walau dalam masa transisi kepemimpinan.

Pernyataan Jokowi ini diungkap saat mengumpulkan dan bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa serta pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Presiden menyinggung soal cawe-cawe dirinya pada Pilpres 2024 untuk kepentingan negara.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara di Kaltim, Warga Sepaku Harap Ada Evaluasi Kebijakan Pembatasan Jual Beli Lahan

PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.
PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023. (TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO)

Menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Kata-kata ini diungkap berawal momentun penting dalam 13 tahun ke depan.

Negara-negara memiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

"Wajar, saya mendukung Pak Jokowi," sebut Gubernur Kaltim Isran Noor, Sabtu (3/6/2023) saat menanggapi ketika ditanya cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden.

Alasan Jokowi juga dianggap Isran Noor logis karena untuk kepentingan luas.

Program yang tengah berjalan guna kepentingan bangsa dan negara tentunya hal tersebut menjadi strategis untuk diwujudkan.

Termasuk kepentingan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, yang menjadi kepentingan negara Indonesia.

"Bukan kepentingan Jokowi pribadi, kepentingan bangsa dan negara, termasuk ibu kota negara itu," tegas Isran Noor.

Baca juga: Pembebasan Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN Nusantara, Menko Marves Targetkan Tuntas 17 Juni 2023

PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.
PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023. (TRIBUNKALTARA.COM / Dwi Ardianto)

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga berkelakar, agar tetap berhati-hati pihak yang tidak mendukung pemindahan IKN.

Penekanan ini meski bercanda, Isran Noor menyatakan bahwa ia mendukung penuh arah Jokowi agar tetap menjaga kepentingan bangsa dan negara tetap berjalan.

"Pokoknya kalau ada yang tidak dukung ibu kota negara hati-hati saja," tandasnya.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved