Angka Stunting 3.636 Jiwa di Kaltara, Harap CSR Perusahaan, Wagub Ajak Pengusaha Tambak Kontribusi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Angka anak stunting dan risiko stunting di Kaltara mencapai 3.636 jiwa.

Angka ini disampaikan langsung Ketua Tim Percepatan Penanganan dan Penurunan Stunting Provinsi Kaltara, Yansen TP dalam pertemuan malam Gala Dinner Semesta Mencegah Stunting digelar di Tarakan Plaza Hotel Kota Tarakan, Jumat (23/6/2023) malam.

Adapun rinciannya disampaikan Yansen TP yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kaltara, untuk Kota Tarakan mencapai 683 anak, Tana Tidung 395 anak, Bulungan 744 anak, Malinau 365 anak dan Nunukan paling tertinggi mencapai 1.449 anak.

Sehingga tujuan dari pertemuan malam kemarin menghadirkan puluhan perusahaan yang ada di Provinsi Kaltara baik BUMN dan swasta untuk dilibatkan melalui program bantuan dan program CSR-nya dalam menangani penurunan stunting.

Baca juga: Lokus Stunting Malinau Tersebar di Sekitar Konsesi Tambang dan Kehutanan, Perusahaan Berkontribusi?

Secara umum dan konkretnya, mekanisme dan proses yang akan dilaksanakan bisa melalui program CSR yang ada di masing-masing perusahaan dan juga memiliki tim bina desa atau pendamping desa.

“Adanya kondisi stunting diharapkan agar maksimal dan real capaian bantuan diharapkan untuk bsa menurunkan angka stunting. Jadi bukan membuat pos baru lagi,” ujarnya.

Diharapkan dalam hal ini ada partisipasi masing-masing perusahan untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Adapun besaran penyaluran bantuan lanjut Yansen, relative meski tetap ada standar yang bisa digelontorkan.

“Untuk masing-masing jiwa itu berkisar antara Rp20 ribu satu kali konsumsi. Kalau dihitung ada enam bulan idealnya, maka satu orang Rp 20 ribu sehari, maka satu bulan Rp600 ribu,” terangnya.

Jika ditotalkan enam bulan maka dibutuhkan Rp3,6 juta untuk satu orang anak risiko stunting dan yang berkasus stunting.

“Setiap bulan bisa dianggarkan dari perusahaan nominal itu,” ujarnya.

Selama ini di Kaltara, ada sekitar 60 perusahan besar beroperasi.

Namun perlu diketahui instruksi penurunan stunting secara massif baru diperoleh dari pusat di tahun 2021 lalu.

“Operasional awal 2022 dan perusahaan sudah ada terlibat makanya tadi ada beberapa diberikan penghargaan seperti Pertamina, BKN tapi belum semuanya. Bukan berarti mereka juga tidak punya program,” terangnya.

Bisa jadi ada program CSR yang diarahkan melalui program di masing-masing desa atau kelurahan.