Masa Depan Dan Perjuangan Pengakuan Hutan Adat Dayak Abay Sembuak Malinau Kaltara, Ada Misi Besar?

“Pemanggilan leluhur” semuanya berasal dari alam, diperoleh dari hutan adat.

“Hukum adat mengatur prilaku dan kehidupan kami bermasyarakat,” jelas Zakaria.

Penduduk dan masyarakat adat tunduk dan diatur berdasarkan pranata sosial. Hukum adat mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, aturan adat melarang petaninatau peladang menggeser batas lahan.

Adapula norma saat musim buah yang melarang warga mengambil buah.

Boleh mengambil dengan syarat buah telah jatuh ke tanah.

Pamali memanjat dan dengan sengaja menjatuhkan buah dari tanaman yang bukan haknya.

Pendamping PPHA DAS, Ketua Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Suku Dayak di Malinau (LP3M), Boro Suban Nikolaus menjelaskan, kearifan lokal dan kebudayaan suku adat saat ini telah berkembang sesuai kebutuhan zaman.

“Salah satunya diatur melalui Peraturan Desa. Ada larangan mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan. Artinya hukum adat tetap hidup dan bertahan, bahkan menjadi hukum positif yang wasjib ditaati siapapun,” ungkapnya.

Dapat dicermati melalui penerapan semangat hukum adat yang diterapkan ke dalam hukum positif, diantaranya Peraturan Desa dan sejenisnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltara Akhir Pekan Ini, Waspada Hujan pada Malam hingga Pagi, Malinau Siang Cerah

Niko Boro sapaan akrabnya menyampaikan masyarakat adat sadar akan pentingnya legalitas.

Dari 5 skema perhutanan sosial, SK Hukum Adat merupakan pilihan terbaik.

Sebagai legalitas sekaligus bentuk pengakuan kedaulatan wilayah adat yang jauh telah ada sebelum terbentuknya struktur pemerintahan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri