Bisa Jadi Solusi Kelangkaan LPG 3 Kg, Program Jaringan Gas di Kaltim Sudah Dua Tahun Tidak Ada

Jika BPH Migas memberikan tambahan kuota untuk Bontang, maka daerah lain akan keberatan.

Selain itu, Pemkot Bontang juga tidak diperkenankan lagi mengganggarkan untuk pemasangan pipaisasi jargas menggunakan APBD. 

Larangan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Pada 2013, Pemkot Bontang sempat menganggarkan pembiayaan pemasangan sambungan jargas melalui Diskop-UKMP Bontang.

"Dulu pemasangan gratis karena ditanggung APBD. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kemudian usulan penambahan sambungan juga tidak disetujui BPH Migas,” ungkapnya belum lama ini.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur telah mengusulkan penerapan jaringan gas ( jargas ) di Kutai Timur.

Program jargas disebut dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di Kutai Timur.

Selain langka, di beberapa wilayah pedalaman dan pesisir Kutai Timur mengalami kenaikan harga hingga Rp60 ribu per tabung.

"Ini di pesisir, Kecamatan Sandaran tembus Rp60 ribu, memang yang jual mahal-mahal itu dari pengecer, kalau pangkalan masih standar," ungkap Jabfung Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Achmad Doni Erviady, Rabu (19/7/2023).

Baca juga: Reses Anggota DPR RI Deddy Sitorus di Tarakan, Warga Keluhan Jargas, Air hingga Kondisi Rumah

Ia mengaku timnya saat ini tengah berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan stok dan harga LPG 3 Kg khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman.

Ia menilai, wilayah yang paling rawan mengalami harga tinggi dan stok langka yakni di wilayah pesisir dan pedalaman.

Di antaranya Kecamatan Karangan, Kaubun, Kaliorang, Sandaran, dan Bengalon.

Sedangkan wilayah pedalaman misalnya Kecamatan Busang, Long Mesangat, Telen dan Batu Ampar.

"Kalau pedalaman dan pesisir itu rawan karena kondisi jalan sebagai sarana transportasi pendistribusian tabung gas cukup sulit," imbuhnya.

Di sisi lain, wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng masih dinilai aman sebab biasa mendapat distribusi dari Berau dan Samarinda lantaran wilayahnya lebih dekat.

Soal usulan penggunaan jargas di Kutai Timur, pihaknya bersama Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan telah menghadap Kementerian ESDM belum lama ini.

Ia mengaku saat disampaikan kepada Kementerian ESDM, pihaknya mendapat masukan.

Pasalnya, Kutai Timur khususnya Sangatta masih dalam proses pembangunan rumah penduduk alias belum tertata rapi. 

Dikhawatirkan apabila dipasang jargas, dapat menyebabkan tindak kelalaian seperti kebocoran pipa gas karena proses pembangunan perumahan. (uws/m23/m03)