Bupati Nunukan Asmin Laura Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2023

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2023.

Asmin Laura mengatakan perumusan KUA dan PPAS tersebut diarahkan pada penyesuaian kebijakan belanja daerah, penyesuaian dan/ atau penambahan anggaran pada program yang berdampak pada masyarakat.

"Penyesuaian dan/ atau penambahan anggaran harus memperhatikan sisa waktu tahun anggaran berjalan, agar pelaksanaan berjalan efektif," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Jumat (11/08/2023), pagi.

Bupati Asmin Laura berharap agar rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dibahas bersama antara tim anggaran Pemkab Nunukan dengan tim Banggar DPRD Nunukan.

"Kami berharap nantinya akan menumbuhkan geliat perekonomian daerah dan mampu membantu masyarakat pasca pandemi Covid-19. Semoga dapat menjadi pedoman dalam menyusun rancangan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun 2023," ucapnya.

Baca juga: Pemkab Nunukan dan DPRD Sepakati Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023

Diketahui pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan semula diproyeksikan sebesar Rp1,486 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp1,604 triliun atau naik 7,96 persen.

Menurut Asmin Laura, kenaikan pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"PAD dianggarkan semula Rp110,004 miliar mengalami perubahan sebesar Rp163,650 miliar atau naik 48,71 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk pendapatan transfer yang semula sebesar Rp1,376 triliun bertambah menjadi Rp1,432 triliun atau naik 4,08 persen.

"Pendapatan transfer pemerintah pusat semula Rp1,330 triliun bertambah menjadi Rp1,331 triliun. Pendapatan transfer antar daerah semula Rp46,275 miliar bertambah menjadi Rp101,466 miliar.

Lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah semula nol rupiah setelah perubahan naik jadi Rp8,456 miliar," tutur Bupati Asmin Laura.

Baca juga: Bupati Nunukan Launching Program ABAAS, Laura Ajak Semua Pihak Terlibat Program Penurunan Stunting

Untuk belanja daerah, pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, proyeksi belanja semula Rp1,513 triliun bertambah menjadi Rp1,664.

Belanja operasi semula Rp942,867 miliar bertambah menjadi Rp1,016 triliun.

"Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai semula Rp475,373 miliar bertambah jadi Rp488,288 miliar.

Ada juga belanja barang dan jasa semula Rp437,504 miliar jadi Rp501,627 miliar. Belanja subsidi semula Rp12,459 miliar berkurang jadi Rp10,490," ungkap Laura.

"Belanja hibah semula Rp15,090 miliar berkurang jadi Rp14,902 miliar. Belanja bantuan sosial semula Rp2,446 miliar berkurang jadi Rp1,452 miliar," tambahnya.

Selanjutnya belanja modal, semula dianggarkan Rp310,542 miliar bertambah menjadi Rp350,789 miliar atau naik 12,96 persen.

Baca juga: Bupati Asmin Laura Sampaikan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022

Belanja bantuan keuangan sebesar Rp245,029 miliar bertambah jadi Rp280,875 miliar atau naik 14,63 persen.

"Penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp27 miliar setelah diaudit BPK RI bertambah jadi Rp110 miliar.

Pengeluaran pembiayaan semula tidak ada, menjadi Rp50 miliar," imbuh Asmin Laura.

Lebih lanjut Asmin Laura menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menutup defisit atas selisih antara APBD tahun anggaran 2023 dan pembentukan dana cadangan Pilkada serentak 2024.

"Jadi Rp50 miliar itu direncanakan untuk menutup defisit karena ada selisih antara APBD tahun anggaran 2023 dan pembentukan dana cadangan Pilkada," pungkas Laura.

(*)