Masih Dalam Target Sasaran, BI Prakirakan Inflasi di Kaltara pada 2023 ini Mengalami Penurunan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2023 ini, diprakirakan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Tak hanya itu, menurut catatan Bank Indonesia (BI) perwakilan Kaltara, inflasi di provinsi ini, masih berada dalam target sasaran inflasi nasional sebesar, yaitu 3 plus-minus 1 persen.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltara Wahyu Indra Sukma dalam Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Agustus 2023 yang baru saja dirilis menyebutkan, penurunan tekanan inflasi pada 2023 diprakirakan didorong oleh lebih stabilnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Khususnya pada sejumlah komoditas pangan strategis.

Baca juga: Tribun Kaltara-Telkom Kolaborasi Cegah Stunting, Salurkan Bantuan Telur ke Anak Stunting di Bulungan

Kondisi perekonomian global, kaya Wahyu, juga diprakirakan lebih stabil seiring dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mulai mereda.

“Kondisi tersebut berdampak pada permintaan pada komoditas bahan baku energi yang mengalami normalisasi.

Sehingga tertransmisi pada turunnya tekanan harga sejumlah komoditas impor seperti gandum dan minyak,” kata Wahyu dalam keterangan resminya yang disampaikan kepada wartawan.

Lebih jauh, dia menyebutkan, harga minyak dunia juga diprakirakan akan termoderasi yang tertransmisi pada penyesuaian harga avtur.

Sehingga biaya operasional angkutan udara diharapkan juga semakin terkendali.

Dan berdampak positif pada penurunan harga tiket pesawat.

Di sisi lain, Wahyu mengakui adanya sejumlah risiko inflasi, yang perlu diwaspadai pada akhir tahun ini.

Di antaranya, kondisi El Nino, atau perubahan iklim ekstrim yang berpotensi menyebabkan kerawanan pangan di sejumlah kawasan di Indonesia.

Terutama kawasan sentra produksi beras, seperti di Pulau Jawa.

“Berdasarkan proyeksi BMKG, daerah Jawa dan sekitarnya berpotensi memasuki musim kemarau hingga akhir 2023.

Bahkan berpotensi baru berakhir pada Februari 2024,” ungkap dia.

Secara tahunan pada 2023, musim kemarau dapat berdampak pada berkurangnya produktivitas panen sejumlah tanaman pangan strategis, seperti beras, aneka cabai dan aneka bawang.

Di tengah kondisi iklim el nino yang berpengaruh secara global, terdapat kecenderungan negara-negara penghasil pangan untuk membatasi ekspor pangan.

Seperti India yang sudah melarang ekspor beras sejak Juli 2023 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Hal ini menjadi faktor risiko eksternal bagi inflasi nasional, termasuk inflasi Provinsi Kalimantan Utara.

Selain kekeringan, el nino juga dapat berdampak pada potensi peningkatan hama.

Mengingat sebagian besar pasokan komoditas pangan strategis di Kaltara berasal dari Jawa, hal ini perlu menjadi perhatian bersama,” ungkap Wahyu.

Di sisi lain juga, Ia mengungkapkan, berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kaltara, seperti kawasan industri berpotensi meningkatkan jumlah penduduk.

Ini seiring dengan tingginya kebutuhan jumlah tenaga kerja terutama di bidang konstruksi pembangunan kawasan industri.

Meskipun penambahan jumlah penduduk tersebut terjadi secara gradual pada beberapa tahun ke depan, penambahan pada tahun 2023 perlu diwaspadai, mengingat pembangunan KIHI (kawasan industri hijau Indonesia) yang akan terus diakselerasi.

“Pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis menjadi salah satu langkah dalam menekan risiko inflasi.

Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok pada tahun 2023-2024 pada kisaran 10-12 persen juga berdampak pada kenaikan harga rokok yang sudah terlihat sejak awal tahun 2023,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan proteksionisme di sejumlah negara membatasi ekspor komoditas pangan.

Seperti India yang melarang ekspor beras sejak Juli 2023 menjadi faktor risiko dalam pengendalian inflasi ke depan.

Dalam kesempatan itu, BI juga menyampaikan, kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kaltara sebesar 7,79 % , juga dapat menjadi risiko inflasi.

Baca juga: Bawaslu Kaltara Inventarisasi Dugaan Pelanggaran Pemilu, Rustam: Bedakan Kampanye dan Sosialisasi

Ini seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat dan perlu diiringi dengan terpenuhinya pasokan.

Berdasarkan sejumlah risiko inflasi pada tahun 2023 tersebut, berbagai program dan langkah koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu semakin diperkuat.

“TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kaltara telah menyusun sejumlah program kerja strategis dalam pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujarnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho