Opini
IKN dan Kontraksi di Kontestasi 2024
Meski sudah ada UU IKN, Pilpres 2024 akan menentukan nasib Ibu Kota Nusantara ke depan, apakah masih menjadi Anak Emas pemerintah pusat atau Anak Tiri
Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim
TRIBUNKALTARA.COM - ISTILAH kontraksi lazim kita dengar dan identik dengan tanda-tanda kelahiran dari sebuah kehamilan yang usianya sudah cukup.
Meski memungkinkan, namun dalam hal ini kita tak perlu memaknai terlalu jauh terkait istilah kontraksi sebagai sebuah tanda bakal lahirnya pemimpin baru dari rahim Ibu Pertiwi yang tengah hamil tua.
Kontraksi dalam konteks ini sekadar sebuah frasa yang kita pinjam untuk menggambarkan adanya keretakan di elite kekuasaan, usai Presiden Jokowi mengambil sikap berseberangan dengan PDI Perjuangan, partai politik yang sebelumnya selalu identik dengan dirinya.
Kontraksi terjadi usai Joko Widodo 'berulah' dan justru bersikap 'melawan' partai politik yang telah membesarkan sekaligus mengantarkannya menjadi orang nomor satu di republik ini.
Ulah Jokowi ini adalah ketika ia membiarkan (baca: merestui) Gibran Rakabuming Raka maju mendampingi Prabowo Subiyanto di kontestasi nasional
Sementara PDI Perjuangan sudah sejak awal mengusung Ganjar Pranowo yang belakangan menggandeng Mahfud MD untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden.
Untuk pertikaian politik ini, kita juga tak perlu ikut larut untuk ikut menganalisa layaknya para pengamat.
Apalagi sampai ikut menilai bahwa manuver Presiden Jokowi ini adalah bentuk politik tanpa etika yang dilakukan Jokowi terhadap PDI Perjuangan.
Baca juga: Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Presiden Jokowi Klaim Relasi dengan Megawati Tetap Baik
Atau juga sebaliknya kita menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah reaksi atas dominasi PDI Perjuangan yang selalu menilainya sebagai petugas partai.
Kontraksi politik di tingkat elite biarlah menjadi tontonan belaka bagi kita rakyat jelata yang berulangkali dibuat bingung atas kebijakan yang sudah mereka buat.
Sesekali giliran kita yang tertawa lantaran hiburan drama komedi konyol yang tengah dipentaskan para elite.
Kita hanya ingin melihat perselisihan ini dengan nasib Ibu Kota Nusantara alias IKN yang patut diduga ikut terimbas atas komedi konyol yang tengah tayang di negeri kita.
Apalagi, sejak tiang pancang pertama IKN ditanam, Kalimantan Timur seolah menjadi penonton belaka selain sejumlah warganya dilibatkan menjadi tenaga kerja di pembangunan IKN.
Ketika Jokowi dengan sporadis memaksakan IKN segera dibangun sebagai legacy yang akan ia tinggalkan dalam dua periode kepemimpinannya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/istana-negara-ikn-baru.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.