5 Fraksi di DPRD Nunukan Beri Tanggapan Soal Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tahun 2024

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Lima fraksi di DPRD Nunukan beri tanggapan soal pengantar nota keuangan Ranperda tahun 2024 melalui sidang Paripurna yang digelar pada Selasa (31/10/2023).

Sesuai dengan nota keuangan Ranperda tahun 2024 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, pendapatan belanja diproyeksikan sebesar Rp1.687.974.248.257.

Mengalami kenaikan sebesar Rp201.542.418.494 atau naik 13,56 persen dibandingkan tahun anggaran 2023 (sebelum anggaran perubahan) Rp1.486.431.829.763.

Fraksi Partai Hanura menilai adanya kenaikan anggaran untuk APBD tahun anggaran 2024 merupakan suatu prestasi yang harus didukung.

Baca juga: Diduga Aniaya Napi Hingga Tewas, Oknum Pejabat Lapas Kelas IIB Nunukan Dituntut 6 Tahun Penjara

Kendati begitu, Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, Triwahyuni menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

"Kami sarankan kepada Pemkab Nunukan agar meningkatkan target PAD (pendapatan asli daerah) di segala sektor. Lantaran tahun 2024 ada penurunan 5,33 persen dibanding tahun 2023 dan selanjutnya perlu ada target PAD tahun berikutnya sebagai acuan dasar pungutan retribusi," kata Triwahyuni kepada TribunKaltara.com.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Yuyun itu menyarankan kepada Pemkab Nunukan agar bantuan sosial dan dana hibah tetap diperhatikan.

"Penggunaan anggaran fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, pembangunan infrastruktur, utamanya yang berkaitan dengan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan untuk mengangkut hasil produksi petani," ucapnya.

Berbeda dengan Fraksi Partai Demokrat.

Melalui juru bicaranya Robinson Totong meminta kepada Pemkab Nunukan untuk menjelaskan terkait penurunan proyeksi PAD di tahun 2024 sebesar -5,33 persen atau sebesar Rp5.867.985.729 dari PAD tahun 2023 yang mencapai Rp110.44.528.459.

"Kami juga meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 berpihak pada pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Apalagi harga bahan pokok naik, terutama beras," ujar Robinson Totong.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andre Pratama mengusulkan pengadaan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarganya yang berobat ke RSUD Nunukan.

Berikutnya, Fraksi PKS inginkan adanya pembangunan poli klinik di RSUD Nunukan.

"Tatkala pentingnya juga kami meminta agar Pemkab Nunukan anggarkan perbaikan fasilitas dermaga penyeberangan Sebatik-Nunukan. Baik melalui Sei Jepun-Mantikas maupun dermaga Desa Bambangan," tutur Andre Pratama.

Fraksi PKS juga meminta agar dilakukan rehab total Puskesmas pembantu yang berada di pelosok sepanjang aliran sungai Sembakung.

Termasuk penempatan tenaga medis secara permanen.

"Jalan Padaelo yang ada di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur perlu mendapat perhatian serius dengan mempertimbangkan hasil hearing," tambahnya.

Lanjut Andre Pratama,"Tolong diperhatikan distribusi gas 3 Kg kepada masyarakat. Tidak merata. Jadi harus tambah pangkalan LPG," bebernya.

Selanjutnya, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) menginginkan agar Pemkab Nunukan agar infrastruktur jalan di wilayah 4 Kabudaya dan Krayan diperhatikan.

Terutama jalan penghubung antar desa dengan kecamatan dan jalan kabupaten. Sehingga dapat menghubungkan dengan jalan provinsi dan jalan nasional.

Pembangunan yang diharapkan Fraksi PPN menggunakan sistem terbalik.

Artinya dimulai dari desa ke kota dengan meletakkan dua prasyarat penting yakni pembangunan ekonomi desa dan infrastruktur.

Sehingga membuat semua wilayah termasuk desa menuju kota dan antar desa dapat terkoneksi.

"Kondisi jalan masyarakat yang ada di wilayah 4 banyak yang mengalami kerusakan dan berlubang. Sehingga masyarakat mudah dalam melakukan aktivitas perekonomian," ungkap juru bicara Fraksi PPN, Joni Sabindo.

Selain itu, Joni Sabindo menyinggung soal keterbatasan masyarakat desa dalam hal mengakses energi listrik yang memadai.

Belum lagi kata dia, jaringan telekomunikasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses informasi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi desa harus diperhatikan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dengan kota, serta memperluas akses informasi dan komunikasi masyarakat desa," imbuhnya.

Terakhir Fraksi PPN juga meminta kepada Pemkab Nunukan agar dapat mengusulkan pengadaan CPNS pada tahun 2024.

Terakhir, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) yang disampaikan melalui sekretarisnya, Nursan bahwa dari hasil penjaringan aspirasi sektor pendidikan dan kesehatan masih jadi keluhan masyarakat.

"Hasil reses, sektor pendidikan dan kesehatan masih mendapat keluhan masyarakat. Seperti perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Ada beberapa sekolah yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarananya. Kalau soal kesehatan, perlu adanya peningkatan jumlah tenaga medis di setiap Puskesmas," pungkas Nursan.

Selain itu, Fraksi GKP menyebut soal akses jalan menuju Puskesmas masih banyak yang perlu ditingkatkan.

Baca juga: Empat Speedboat Reguler Pagi Rute Nunukan-Tarakan Muat 154 Penumpang, Simak Jadwal Hari Ini

Begitu juga masalah pengelolaan limbah medis yang mestinya dilakukan secara mandiri.

Bukan lagi dikelola oleh pihak ketiga karena dinilai membutuhkan biaya yang besar.

"Tambah armada mobil jenazah yang bisa ditempatkan di setiap Puskesmas, karena masih kurang. Tingkatkan besaran dana insentif bagi kader Posyandu yang hanya sebesar Rp100.000 per bulan. Itu sangat kurang apalagi dengan kondisi yang sudah beberapa tahun ini tidak pernah kader mendapatkan insentif," tegas Nursan.

Penulis: Febrianus Felis