Potensi Kerawanan Jelang Pemilu, Ada Empat Isu Prioritas Pengawasan yang Dilakukan Bawaslu Malinau

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kaltara memetakan sejumlah potensi kerawanan jelang tahun politik 2024 di Kalimantan Utara termasuk di Kabupaten Malinau.

Setidaknya ada 4 prioritas kerawanan yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran selama tahapan Pemilu termasuk Pilkada tahun depan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kaltara, Fadliansyah menjelaskan isu pertama yakni netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Termasuk bagi TNI dan Polri selama tahapan puncak suksesi kepemimpinan 2024 mendatang.

Baca juga: Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024 di Kaltim, Polda Gelar Simulasi Sispamkota dan Deklarasi Damai

"Setidaknya ada 4 isu berdasarkan kondisi saat ini. Pertama adalah netralitas ASN, TNI dan Polri selama pelaksanaan tahapan Pemilu," Ungkapnya saat diwawancarai di Malinau, Kamis (16/11/2023).

Kedua berkaitan dengan money politik atau politik uang. Yang berpotensi terjadi jelang dan selama tahapan kampanye.

Ketiga, berkaitan kampanye. Bawaslu memetakan kampanye hitam atau black campaign juga masuk indeks kerawanan yang menjadikan isu SARA sebagai komoditas.

Dan terakhir, berkaitan tahapan pra Pemilu atau Pilkada 2023 yakni kampanye di luar jadwal. Tahapan ini yang juga dikerjakan pengawas Pemilu saat ini.

"Untuk kampanye di luar jadwal yang ke-4. Termasuk tahapan yang dikerjakan Bawaslu Kaltara dan kabupaten/kota beberapa waktu lalu melalui penertiban alat peraga," Katanya.

Empat isu kerawanan Pemilu di Kalimantan Utara dipaparan Fadliansyah dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Malinau, Kalimantan Utara.

(*)

Penulis : Mohammad Supri