Kisah Warga Balikpapan Susahnya Mencari LPG 3 Kg: Rasanya Pikir-pikir Mau Masak Takut Gas Habis

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji menjelaskan transformasi pendistribusian LPG 3 Kg sudah dimulai sejak setahun lalu.

Tahap 1 dimulai pada Maret 2023, telah dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh PT Pertamina ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi secara bertahap.

Hingga 31 Desember 2023, jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi sebesar 31,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) di mana 24,4 juta NIK merupakan konsumen data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan 7,1 juta NIK merupakan konsumen on demand atau belum terdaftar.

Khusus konsumen on demand ini, lanjut Tutuka, kalau ada masyarakat datang ke pangkalan dan datanya belum tercatat dalam sistem, pemerintah masih membuka pendaftaran supaya orang tersebut dapat membeli LPG 3 Kg.

“Pelaksanaan transformasi subsidi ini, dicanangkan tahun ini. Terhitung mulai 1 Januari 2024 bagi pengguna yang belum terdata wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg.

Kami mohon Pertamina dapat memfasilitas ini sampai semuanya terdaftar,” ujarnya.

Tutuka menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum sampai pada pembatasan pembelian LPG 3 Kg karena proses pendataan masih terus berjalan.

Baca juga: Distribusi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran, Ini Tanggapan Mereka

Dia menyatakan, program ini akan dilaksanakan dahulu secara nasional sambil terus dievaluasi.

“Kita masih dalam tahap pertama. Di sini kita tetap membuka pendaftaran, data ini bisa dinamis.

Kalau yang belum terdata kami imbau untuk daftar terus sehingga ini bisa jadi data pegangan kami,” terangnya.

Setelah proses tahap pertama rampung, transformasi penyaluran subsidi ini akan lanjut di tahap dua di mana pensasaran pengguna LPG tertentu mulai berjalan. 

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Mustika Pertiwi menjelaskan terkait dengan 7,1 juta NIK yang belum terdaftar pemerintah dan Pertamina akan melakukan verifikasi. 

“Data ini akan diverifikasi apakah memang konsumen atau masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi atau tidak,” jelasnya. (ars/Tribunkaltim)