Reaksi Anggota DPRD Kaltim Atas Molornya Proyek DAS Ampal, Pertanyakan Ganti Rugi buat Masyarakat

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Reaksi anggota DPRD Kaltim, Mimi Meriami terkait proyek molor DAS Ampal, Balikpapan. Dia mempertanyakan ganti rugi buat warga yang terdampak proyek tersebut.

Carut marutnya proyek Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Balikpapan menarik perhatian anggota DPRD Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane menyebut, APBD Kota Balikpapan yang sudah mengalokasikan anggaran Rp135 miliar dengan skema proyek multiyear.

Namun, proyek DAS Ampal yang ditargetkan selesai akhir Desember 2023 kemarin, hingga saat ini belum juga selesai dikerjakan.

Mimi mengaku prihatin dengan lambannya progres proyek DAS Ampal.

Baca juga: Posisi Kejaksaan di Proyek DAS Ampal Balikpapan

Proyek tersebut merupakan kewenangan penuh Pemkot Balikpapan dengan kontraktor PT Fahreza, sehingga harus bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

"Proyek ini sudah sangat merugikan masyarakat sekitar, khususnya yang berada di lokasi proyek.

Banyak usaha kecil seperti warung makan yang terpaksa gulung tikar karena proyek ini.

Padahal, seharusnya kontraktor sudah menentukan jadwal pengerjaan yang jelas dan tepat waktu saat menandatangani kontrak kerja," kritik Mimi, Senin (15/1/2024).

Mimi turut mempertanyakan adanya ganti rugi dari PT Fahreza selaku kontraktor kepada warga yang terkena dampak proyek DAS Ampal tersebut.

Ia mengharapkan Pemkot Balikpapan tidak mengabaikan nasib masyarakat yang menjadi korban proyek pemerintah.

Baca juga: Diduga Ada Kekuatan Besar di Belakang Kontraktor Proyek DAS Ampal, Piatur: Pak Wali Jangan Takut!

"Proyek pemerintah seharusnya untuk membangun kota dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebaliknya.

Masyarakat tentu mendukung program pembangunan Pemkot Balikpapan, tetapi tentu ada batas waktu yang wajar dan tidak berkepanjangan," jelasnya.

Politikus PPP Kaltim ini menyarankan Pemkot Balikpapan memberikan sanksi kepada PT Fahreza yang dinilai tidak profesional dalam menangani proyek DAS Ampal.

Baca juga: Warga Balikpapan Keluhkan Molornya Proyek DAS Ampal, Pemkot Perpanjang Kontrak dengan Bayar Denda

Karena proyek tersebut penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah kota balikpapan, bahwa proyek pemerintah harus dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab, bukan malah menyengsarakan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, proyek ini pasti sangat berpengaruh bagi masyarakat," tandasnya.

(*)

Penulis: Mohammad Fairoussaniy