Pelantikan Pengurus DPC PMKRI Balikpapan, Tebar Nilai Kebangsaan dan Kawal Proses Pemilu 2024

Iapun menyarankan DPC PMKRI Balikpapan untuk bekerjasama pula dengan Bawaslu setempat dalam mengawal proses Pemilu 2024.

PMKRI, kata Pius Yolan, berperan sebagai pemantau dan berkomitmen dalam upaya mewujudkan pemilu damai, jujur, bebas, langsung dan rahasia.

"Sebagai warga negara yang baik, anggota PMKRI sejatinya menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang," katanya.

Pelantikan pengurus DPC PMKRI Balikpapan turut hadir RP Tarsisius Asmat, MSF selaku penasehat rohani , Dewan Pertimbangan, para alumni, serta biarawati dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Balikpapan.

Roadmap PMKRI

Tanpa mengabaikan konsentrasi pada pesta demokrasi 2024, PMKRI secara nasional baru saja merilis peta jalan/roadmap menuju 100 tahun usia bangsa kita tepatnya pada tahun 2045.

PMKRI telah memiliki roadmap untuk perjalanan selama kurang lebih dua puluh satu tahun ke depan sebagai kerangka kerja bagi seluruh PMKRI baik secara nasional mau pun di tingkat cabang.

Roadmap/peta jalan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia meliputi :

- Tata Kelola Organisasi

PMKRI menargetkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang maju, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah akuntabilitas keuangan berbasis digital society 5.0. Hal ini berarti, PMKRI akan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan melaporkan keuangan organisasi secara online dan terbuka.

- Ekonomi Kreatif

PMKRI memiliki visi strategis di bidang ekonomi kreatif, yaitu pada 2045 mandiri secara ekonomi. Untuk mewujudkan visi ini, PMKRI akan mengembangkan potensi dan kreativitas kader-kader PMKRI dalam berbagai bidang usaha.

- Pengembangan SDM, Riset dan Teknologi

Pengembangan SDM di tahun 2030 meliputi pembenahan struktur atau kelembagaan, dengan membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan non formal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan, serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik.