Status KEK Maloy di Kaltim Terancam Dicabut, Investasi Tidak Berkembang, Diberi Waktu hingga Juni

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Status Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy di Kalimantan Timur ( Kaltim ) terancam dicabut, investasi tidak berkembang, diberi waktu hingga Juni 2024.

Hingga kini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kaltim belum mampu beroperasi dan menggaet investor sesuai target.

Pemprov Kaltim berusaha menyelesaikan persoalan tersebut sampai Juni 2024. Jika tidak, status kawasan KEK Maloy akan dicabut pemerintah pusat.

 Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan telah berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (KEK MBTK ) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024.

Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK.

”Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal Malik dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).

Dilansir Kompas.com, frasa ”berjuang di Jakarta” yang Akmal Malik maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK.

Baca juga: Miliki Keuntungan Adanya IKN Nusantara, Investasi di KEK Maloy Kutim Justru Terkendala Infrastruktur

Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019, KEK Maloy belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga 2023, lanjut Akmal Malik, investasi yang masuk ke KEK Maloy ini baru Rp100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah.

Dari diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di KEK Maloy, Akmal Malik mengatakan, terdapat sejumlah kendala yang membuat Kawasan Eekonomi Khusus (KEk) di Kaltim ini stagnan.

Beberapa di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor.

Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut KEK Maloy apabila Pemprov Kaltim tidak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan.

”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” katanya.

Akmal Malik merinci, salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar di KEK MBTK.

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan menjadi dua hal krusial yang ditanyakan.

Baca juga: Kaltim Gandeng Kaltara Wujukan Pembangunan IKN, Akmal Malik: Bisa Pasok Kebutuhan Listrik