Mata Lokal Memilih

TERUNGKAP Banyak PNS Main 4 Kaki pada Pemilu 2024, Dekati Caleg Demi Mendapat Jabatan

Terungkap ternyata banyak Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) main empat kaki pada Pemilu atau Pilpres 2024. Mereka mendekati peserta Pemilu demi jabatan.

Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Ilustrasi PNS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan kelakuan sebagian pegawai negeri sipil (PNS) pada pemilihan umum (pemilu) dan Pilpres 2024 lalu. 

'Besok kalau bapak menang saya jadi apa pak?. 'Ya pokoknya kau pilih saja mau jabatan yang mana'. Gitu kalimatnya," sambung Suhajar.

Ketiga, PNS yang tak jelas alias wait and see. Menurutnya, kelompok ini harus diberikan contoh yang tepat agar lebih yakin dalam bekerja sebagai abdi negara.

Terlepas dari itu, Suhajar tak mempermasalahkan jika ada PNS yang mau berpaling menjadi anggota partai politik (parpol).

Namun, Kemendagri menegaskan orang tersebut harus dengan jantan mengajukan pengunduran dirinya sebagai PNS.

Suhajar menyebut sudah banyak PNS yang resign demi menjadi anggota parpol.

Ia mencontohkan ada rekan dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) Muhadam Labolo hingga Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Andi Kriarmoni yang resign dari PNS demi menjadi pejabat politik.

Baca juga: Biro SDM Polda Kaltara Gelar Bakti Sosial, Dalam Rangka Rakorbin SDM dan PNS Polri Tahun 2023

"Banyak kok pegawai negeri yang mundur, kawan Pak Muhadam sudah berapa yang mundur nih, ada kan? Jadi pejabat politik dia, hah 3 orang?

Kawan Pak Andi ini ada yang mundur kan? 4 orang?" ungkapnya.

"Jadi, adik-adik yang masih muda merasa kalau begitu lebih enak (menjadi anggota parpol), ya memang lebih enak jadi partai kalau kekuasaan, tapi dosanya juga lebih besar nanti.

Di Padang Mahsyar besok diminta pertanggungjawaban nomor satu itu kelompok partai, kedua baru birokrasi," kata Suhajar.

Selain membeberkan kelakuan PNS yang bermain-main politik, Suhadjar juga mengungkapkan perilaku para PNS muda yang suka nego-nego jabatan.

Mulanya ia berbicara mengenai generasi milenial dan Gen Z yang mulai mendominasi di sejumlah kementerian.

Namun persoalannya saat ini tampuk kekuasaan birokrasi masih dipegang para generasi X atau baby boomer.

Baca juga: Pimpin Apel Gabungan Korpri, Wabup Tana Tidung Minta ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu.

Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved