Hasil Survei LSI Denny JA: Masyarakat tak Melihat Parpol saat Memilih Kepala Daerah, tapi Aspek Ini

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA- Simak hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA, masyarakat tak melihat partai politik ( parpol ) saat memilih kepala daerah dalam Pilkada.

Hal itu diungkapkan Peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakhri Fauzan kepada media di Cafe D'Bagios, Samarinda, Rabu (17/4/2024) malam kemarin.

Dari hasil survei LSI Denny JA, masyarakat lebih memilih kepala daerah yang mampu memecahkan masalah daripada keterikatan dengan parpol.

Data ini memang sinergis dengan riset nasional beberapa waktu. Di Indonesia kedekatan masyarakat dengan parpol semakin menurun," ujarnya.

Artinya masyarakat, tidak lagi merasa terikat dengan parpol tertentu atau mengecil.

Hal ini juga linear dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA terhadap kepala daerah yang memimpin selama periode pertama Kota Samarinda.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru: Isran Noor Unggul di Pilgub Kaltim 2024, Disusul Andi Harun dan Hadi Mulyadi

Pelaksanaan survei LSI Denny JA dilakukan periode 25-31 Maret 2024.

Metode penentuan sampel yakni multi stage random sampling melibatkan 600 responden.

Teknik pengumpulan data yakni wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Dalam survei ini margin of error +-4,1 persen.

Di antara enam aspek yang ditanyakan, tertinggi yakni kepala daerah yang bisa memecahkan masalah mendapat persentase tertinggi.

1. Kemampuan kepala daerah memecahkan masalah yang ada di Kota Samarinda: 70 persen

2. Kepribadian calon Wali Kota: 14,5 persen

3. Kesamaan latar belakang dengan kepala daerah (misalnya agama, suku dan sebagainya): 8,2 persen

4. Parpol pendukung calon Wali Kota: 1,6 persen

5. Lainnya: 3,4 persen

6. Tidak Tahu/ Tidak Jawab: 2,3 persen

Baca juga: Elektabilitas Isran Noor Tertinggi di Pilgub Kaltim 2024, Kejutan Andi Harun Ungguli Hadi Mulyadi

Sementara angka tertinggi lainnya, terkait syarat kemampuan kepala daerah juga merata masyarakat ingin ada pemimpin yang bisa memecahkan masalah.

1. Mampu memecahkan masalah ekonomi: 60,9 persen

2. Mampu memecahkan masalah sosial: 23,4 persen

3. Mampu memecahkan masalah hukum dan korupsi: 8,6 persen

4. Mampu memecahkan masalah keamanan: 5,5 persen

5. Tidak Tahu/ Tidak Jawab: 1,6 persen

Baca juga: PROFIL dan Biodata Andi Harun, Ketua Partai Gerindra, Kandidat Ketua TKD Prabowo-Gibran Kaltim

"Di Samarinda lebih terlihat lagi datanya, ternyata pertimbangan masyarakat lebih pada sosok kepala daerah yang bisa memecahkan masalah.

Terlepas apapun parpolnya, bukan parpol tidak penting, tetapi masyarakat tidak menjadikan pedoman untuk memilih," jelasnya.

Meski demikian, bukan berarti parpol tidak penting, tetapi parpol tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan di Pilkada.

"Misalnya, partai A mencalonkan A belum tentu seseorang memilih karena mengusungnya, tetapi lebih memilih karena sosoknya.

Dari persepsi bisa memecahkan masalah, punya ketegasan mengambil sikap, parpol tetap penting, namun lebih melihat sosok calonnya.

Ketika parpol mengusung nama yang secara prasyarat di masyarakat tidak terpenuhi, bisa jadi tidak akan dipilih, meski suka dengan partai tertentu," bebernya.

Semakin ke sini identifikasi kepada parpol tertentu menurut survei LSI Denny JA juga semakin bias jika melihat survei di nasional.

"Sehingga hal itu, bisa menyebabkan parpol tidak menjadi prasyarat menentukan pilihan," pungkasnya.

(*)

Penulis: Mohammad Fairoussaniy

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News