Kaltara Memilih

Besok Terakhir Pengembalian Formulir Pilkada di PKB, Calon Wajib Ikut Uji Kepatutan dan Kelayakan

Para bakal calon yang daftar di Pilkada Kaltara lewat PKB wajib mengiktu berbagai tahapan yang telah ditetapkan PKB salah satunya wajib ikuti UKK.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Herman, Ketua DPW PKB Kaltara bersama jajaran Tim Penjaringan di Sekretariat DPC PKB Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pengembalian formulir pendaftaran di  DPC PKB Tarakan dijadwalkan berakhir pada 8 Mei 2024. Hingga saat ini Tim Penjaringan DPC PKB Tarakan telah menerima berkas Pilkada Kaltara dari dua figur bakal calon. Dua figur masing-masing Zainal A Paliwang dan Andi Sulaiman

Untuk bakal calon yang maju di Pilkada Kaltara ini harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan PKB. Salah satunya wajib mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan atau UKK.

Dikatakan Herman, Ketua DPW PKB Kaltara, setelah proses pengembalian berkas bakal calon dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan rapat bersama pengurus harian dengan DPW PKB dengan membuat laporan berita acara. Laporan berita acara ini akan dikirim ke DPP PKB.

Diketahui, ada empat figur yang melakukan pengambilan formulir pendaftaran maju di Pilkada Kaltara. Namun baru dua figur yang melakukan pengembalian berkas. Yakni Zainal Arifin Paliwang dan Andi Sulaiman. Sedangkan yang belum mengembalikan Yansen TP dan Hasan Basri. 

Baca juga: Kembalikan Formulir Bakal Calon Kepala Daerah ke PKB, Andi Sulaiman Siap Mundur dari Jabatan TNI

Namun PKB mendapatkan informasi Yansen TP akan mengembalikan berkas hari ini, Selasa (7/5/2024). Untuk Hasan Basri belum ada informasi. 

“Hasan Basri belum. Kami beri waktu sampai besok. Kalaupun yang tim Yansen, sudah WA kabarkan hari ini, jamnya belum dipastikan. Untuk HB berada di luar negeri sedang umrah, kami belum tahu karena kadang ada njuga injury time, malam-malam kita gak tahu maka kita juga akan terima, selagi mereka kembalikan,” jelas Herman.

Herman menegaskan lagi, pengembalian formulir terakhir dilakukan besok, Rabu 8 Mei 2024 dan tidak ada perpanjangan. "Nanti DPW yang akan lanjutkan tugas ke tahap selanjutnya,” jelasnya.

Menjawab bakal calon yang hadir saat taaruf yang digelar PKB kemarin di tingkat DPP apakah menjadi jaminan bisa dapat rekomendasi untuk diusung, Herman tegas menjawab tidak. Ia meluruskan bahwa ketika semua mengambil formulir pendaftar, maka mengisi website Cakada. Terdata dan secara online.

“Seluruh Indonesia per zona dibagi dan diberi tanda terima berkaitan undangan langsung jadi kemarin taaruf dapat undangan sekaligus yang mendaftar online juga. Artinya itu taaruf dilakukan,” jelasnya.
Kemudian kemarin zona Sulawesi-NTT dan sebelumnya untuk DPW Kaltara mendapat lokasi di Jakarta. Ada juga yang mendapat lokasi di Aceh, dan kemarin sedang berlangsung di Makassar Sulawesi Selatan.

Baca juga: Serahkan Formulir Pencalonan ke PKB, Ini Jawaban Syarwani soal Calon Wakilnya di Pilkada Bulungan

“Artinya Ketum DPP PKB Muhamin Iskandar menitipkan beberapa agenda. Terutama dalam hal ini calon kepala daerah harus berkolaborasi menjadi pemimpin daerah. Saya ingat betul ada tiga tantangan ke depan dan itu nyata bagi negara kita. Pertama, krisis global terkait krisis ekonomi. Kedua, krisis iklim, perubahan iklim dan ketiga, krisis pangan,” tegasnya.

Sehingga kepala daerah yang diusung PKB harus berkomitmen mengatasi di daerahnya masing-masing. Terutama yang nyata lingkungan dan pangan dan memang sudah dirasakan nyata saat ini.

“Sehingga secara global disampaikan ketum dan sekaligus juga menyatakan bahwa semua yang hadir berpeluang untuk diusung PKB sekaligus juga berpeluang bersama PKB bekerja sama dengan lainnya. Karena yang hadir juga itu ada Gerindra, Golkar, Nasdem,” jelasnya.

Bagi yang tak hadir dalam taaruf lanjutnya tidak menjadi masalah karena sifatnya yang terpenting sudah konfirmasi misalnya HB konfirmasi di Turki melaksanakan umrah tidak bisa hadir. Kemudian Yansen TP berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Kaltara.

“Saya sampaikan tidak ada masalah, saya sampaikan undangan dan haknya DPP lagi. Yang tidak boleh itu tidak hadiri Uji Kepatutan dan Kelayakan atau UKK. Tidak boleh tidak hadir. UKK tentative jadwalnya karena berbicara se-Indonesia. Lengkap berkas, kita kirim mudahan seminggu kemudian sudah dilaksanakan UKK,” tegasnya.

Sehingga UKK lanjutnya hanya menuggu jadwal dari DPP. Dan juga ia menambahkan UKK menjadi salah satu faktor penentu indikatornya yang dikeluarkan DPP.

“DPP punya tim dan itu yang menentukan. Mereka yang punya rumusan apa yang perlu dikaji dan ditanyakan terkait calon tadi,” tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved