DPRD Nunukan Sesalkan Utang RSUD Numpuk Hingga Rp42 Miliar, Rahma: Dewan Pengawas Kok Tidak Tahu?

Menurut dia yang terpenting saat ini adalah solusi agar hutang RSUD Nunukan mulai dibayar, sehingga pelayanan kesehatan kembali stabil.

"Soal kenapa bisa terjadi hutang puluhan miliar, kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Terpenting saat ini bagaimana hutang mulai dicicil karena ini masalah nyawa manusia. Tidak bisa tunggu besok," tambah Rahma Leppa.

Obat Habis dan Tagihan Vendor Numpuk

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia menyampaikan bahwa sampai saat ini obat-obatan di RSUD habis.

Lantaran vendor obat-obatan tak mau melayani bila utang RSUD Nunukan belum diselesaikan.

"Sampai sekarang kenapa obat-obatan kosong, karena vendor minta dibayar dulu. Kami juga cari vendor lain lagi tapi tidak ada yang mau.

Mei 2024 ini pendapatan RSUD hanya Rp4,4 Miliar. Tagihan air PDAM 5 bulan sekira Rp520 Juta. Oksigen tiga bulan belum bayar. Perbulannya Rp210 Juta. Begitu juga tagihan listrik PLN," tutur Miskia.

Di tengah menumpuknya tagihan vendor, uang jasa pelayanan (Jaspel) dokter juga sudah tertunggak selama empat bulan di tahun 2024, sekira Rp8 Miliar.

Baca juga: Dirut RSUD Nunukan Tanggapi Keluhan Pengunjung dan Pengguna Jalan terkait Pemindahan Tempat Parkir

"Sesuai aturan, uang Jaspel itu yang harus kami utamakan. 40 Persen dari klaim BPJS Kesehatan.

Kalau tidak dibayarkan maka SDM (sumber daya manusia) bisa mogok kerja. Termasuk talangan dana Covid-19 kemarin yang belum terbayarkan," ungkapnya.

Lanjut Miskia,"Setiap bulan pendapatan RSUD Nunukan menurun. Apa yang mau diklaim, obat tidak ada. Januari dan Februari 2024 sudah saya hitung sekira Rp1 Miliar yang tidak terbayarkan. Karena penghasilan kami untuk bayar tidak cukup," imbuhnya.

Bukan hanya Kesalahan RSUD Nunukan

Kendati begitu Miskia menyebut bahwa utang RSUD Nunukan yang terjadi bukan murni kesalahan RSUD Nunukan.