DPRD Nunukan Sesalkan Utang RSUD Numpuk Hingga Rp42 Miliar, Rahma: Dewan Pengawas Kok Tidak Tahu?

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan menyesalkan utang Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nunukan menumpuk hingga Rp42 miliar atau tepatnya Rp42.287.779.060 sejak 2021.

Dari paparan RSUD Nunukan pada rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan belum lama ini, utang Rp42 Miliar tersebut terdiri dari hutang obat, bangunan, alat kantor, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan habis pakai (BHP), dan lainnya.

Penumpukan utang terjadi pada 2021 sebesar Rp3,5 Miliar, tahun 2022 Rp 8 Miliar dan tahun 2023 Rp30,7 Miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD Nunukan sudah membayar tagihan Rp17.317.596.362, sehingga tersisa Rp24.970.182.698.

Terjadi utang puluhan miliar tersebut yang tertumpuk bertahun-tahun akhirnya terkuak pasca petugas kebersihan (cleaning service) RSUD Nunukan melakukan mogok kerja selama dua hari, sejak Sabtu (01/06/2024).

Hal itu lantaran upah petugas belum dibayar selama tiga bulan.

Baca juga: Terlilit Hutang Hingga Rp37 Miliar, RSUD Nunukan Kaltara Minta Bantuan Pemkab: Berhutang Sejak 2021

Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa mengaku kecewa terhadap manajemen RSUD Nunukan dinilainya bobrok. Diketahui RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan.

"Saya kecewa dan marah sekali. Kok bisa ada hutang yang menumpuk puluhan miliar sejak 2021 dan baru terungkap sekarang," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Sabtu (08/06/2024), pukul 13.35 Wita.

Bahkan Rahma Leppa mempertanyakan kinerja Dewan Pengawas RSUD Nunukan yang seakan membiarkan hutang menumpuk.

Dewan Pengawas RSUD Nunukan terdiri dari Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Bagian Keuangan Pemkab Nunukan, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan.

"Saya juga sesalkan dewan pengawas kok tidak tahu. Masa dewan pengawas tidak dilaporkan soal hutang itu.

Bicara soal kesehatan itu menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau pelayanan RSUD sampai berhenti total akibat hutang itu," ucapnya.

Baca juga: Buntut Tenaga Kebersihan Mogok Kerja, DPRD Nunukan Kaltara Sidak ke RSUD, Terkuak Hutang Rp37 Miliar

Rahma Leppa berharap kepada Pemkab Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang RSUD Nunukan.

"Soal hutang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan bicarakan dulu di internal mereka. Berapa besaran yang akan dibayarkan. Tentu pembayarannya bertahap," ujarnya.

Rahma Leppa belum mau berkomentar banyak soal isu penyelewengan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Nunukan yang menyebakan utang.