Buntut Tenaga Kebersihan Mogok Kerja, DPRD Nunukan Kaltara Sidak ke RSUD, Terkuak Hutang Rp37 Miliar

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) buntut tenaga kebersihan (cleaning service) RSUD Nunukan yang mogok kerja selama dua hari.

Sidak anggota dewan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing itu untuk mengecek alasan tenaga kebersihan yang mogok kerja.

Termasuk kondisi keuangan dan pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan.

"Tadi kami Sidak ke RSUD Nunukan berkaitan dengan informasi adanya tenaga kebersihan yang mogok kerja selama dua hari. Jadi kami minta klarifikasi kepada RSUD Nunukan," kata Hamsing kepada TribunKaltara.com, Selasa (04/06/2024), pukul 14.00 Wita.

Baca juga: Ikuti Tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan, DPP PKB Rekomendasi Andi Akbar Maju Pilkada Nunukan 2024

Menurutnya, tenaga kebersihan RSUD Nunukan memutuskan untuk mogok kerja sejak Sabtu (01/06/2024), lantaran upah mereka belum dibayar selama tiga bulan.

Hamsing mengaku, mogok kerja tersebut berdampak pada kebersihan lingkungan RSUD Nunukan. Hingga sampah yang menumpuk di depan ruangan pasien.

"Hari Senin kemarin CS sudah mulai kerja kembali. RSUD Nunukan juga sudah komitmen untuk membayar upah mereka yang ditunggak selama tiga bulan," ucap Hamsing.

Selain itu, dalam Sidak yang dilakukan, terkuak hutang RSUD Nunukan kepada rekanan sebesar Rp37 miliar.

Hamsing menuturkan hutang puluhan miliar rupiah tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan.

"Hutang Rp37 miliar itu mulai berangsur numpuknya sejak 2021. Item hutang itu banyak. Paling urgent itu adalah ketersediaan obat-obatan yang mulai menipis. Termasuk uang jasa pelayanan (Jaspel) dokter yang tertunggak," ujar politisi Partai Hanura itu.

Hamsing meminta kepada RSUD Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang. Utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan obat-obatan.

Tak hanya itu, Hamsing juga mempertanyakan terkait informasi pelayanan peserta BPJS kesehatan di RSUD Nunukan yang kurang maksimal.

"Kami juga pertanyakan soal pasien BPJS kesehatan yang informasinya kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal," tuturnya.

Untuk membahas secara detail persoalan RSUD Nunukan tersebut, DPRD Nunukan akan melakukan rapat dengar pendapat dengan mengundang manajemen rumah sakit termasuk stakeholder terkait.

Baca juga: Andi Akbar Sudah Kantongi SK Dukungan dari DPP PKB dan Hanura, Siap Maju Pilkada Nunukan 2024

"Kami minta supaya rumah sakit memperbaiki manajemennya. Karena sudah diserahkan sepenuhnya penyertaan modal melalui BLUD. Tapi mungkin pengelolaan dana BLUD yang kurang maksimal sehingga banyak hutang," ungkapnya.

Lanjut Hamsing,"Kami belum tahu persis kendalanya di mana, makanya mau pendalaman melalui rapat dengar pendapat besok," tambahnya.

Penulis: Febrianus Felis