DPRD Nunukan Sesalkan Utang RSUD Numpuk Hingga Rp42 Miliar, Rahma: Dewan Pengawas Kok Tidak Tahu?

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan menyesalkan utang Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nunukan menumpuk hingga Rp42 miliar atau tepatnya Rp42.287.779.060 sejak 2021.

Dari paparan RSUD Nunukan pada rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan belum lama ini, utang Rp42 Miliar tersebut terdiri dari hutang obat, bangunan, alat kantor, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan habis pakai (BHP), dan lainnya.

Penumpukan utang terjadi pada 2021 sebesar Rp3,5 Miliar, tahun 2022 Rp 8 Miliar dan tahun 2023 Rp30,7 Miliar.

Dari total utang tersebut, RSUD Nunukan sudah membayar tagihan Rp17.317.596.362, sehingga tersisa Rp24.970.182.698.

Terjadi utang puluhan miliar tersebut yang tertumpuk bertahun-tahun akhirnya terkuak pasca petugas kebersihan (cleaning service) RSUD Nunukan melakukan mogok kerja selama dua hari, sejak Sabtu (01/06/2024).

Hal itu lantaran upah petugas belum dibayar selama tiga bulan.

Baca juga: Terlilit Hutang Hingga Rp37 Miliar, RSUD Nunukan Kaltara Minta Bantuan Pemkab: Berhutang Sejak 2021

Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa mengaku kecewa terhadap manajemen RSUD Nunukan dinilainya bobrok. Diketahui RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan.

"Saya kecewa dan marah sekali. Kok bisa ada hutang yang menumpuk puluhan miliar sejak 2021 dan baru terungkap sekarang," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Sabtu (08/06/2024), pukul 13.35 Wita.

Bahkan Rahma Leppa mempertanyakan kinerja Dewan Pengawas RSUD Nunukan yang seakan membiarkan hutang menumpuk.

Dewan Pengawas RSUD Nunukan terdiri dari Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Bagian Keuangan Pemkab Nunukan, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan.

"Saya juga sesalkan dewan pengawas kok tidak tahu. Masa dewan pengawas tidak dilaporkan soal hutang itu.

Bicara soal kesehatan itu menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau pelayanan RSUD sampai berhenti total akibat hutang itu," ucapnya.

Baca juga: Buntut Tenaga Kebersihan Mogok Kerja, DPRD Nunukan Kaltara Sidak ke RSUD, Terkuak Hutang Rp37 Miliar

Rahma Leppa berharap kepada Pemkab Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang RSUD Nunukan.

"Soal hutang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan bicarakan dulu di internal mereka. Berapa besaran yang akan dibayarkan. Tentu pembayarannya bertahap," ujarnya.

Rahma Leppa belum mau berkomentar banyak soal isu penyelewengan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Nunukan yang menyebakan utang.

Menurut dia yang terpenting saat ini adalah solusi agar hutang RSUD Nunukan mulai dibayar, sehingga pelayanan kesehatan kembali stabil.

"Soal kenapa bisa terjadi hutang puluhan miliar, kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Terpenting saat ini bagaimana hutang mulai dicicil karena ini masalah nyawa manusia. Tidak bisa tunggu besok," tambah Rahma Leppa.

Obat Habis dan Tagihan Vendor Numpuk

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia menyampaikan bahwa sampai saat ini obat-obatan di RSUD habis.

Lantaran vendor obat-obatan tak mau melayani bila utang RSUD Nunukan belum diselesaikan.

"Sampai sekarang kenapa obat-obatan kosong, karena vendor minta dibayar dulu. Kami juga cari vendor lain lagi tapi tidak ada yang mau.

Mei 2024 ini pendapatan RSUD hanya Rp4,4 Miliar. Tagihan air PDAM 5 bulan sekira Rp520 Juta. Oksigen tiga bulan belum bayar. Perbulannya Rp210 Juta. Begitu juga tagihan listrik PLN," tutur Miskia.

Di tengah menumpuknya tagihan vendor, uang jasa pelayanan (Jaspel) dokter juga sudah tertunggak selama empat bulan di tahun 2024, sekira Rp8 Miliar.

Baca juga: Dirut RSUD Nunukan Tanggapi Keluhan Pengunjung dan Pengguna Jalan terkait Pemindahan Tempat Parkir

"Sesuai aturan, uang Jaspel itu yang harus kami utamakan. 40 Persen dari klaim BPJS Kesehatan.

Kalau tidak dibayarkan maka SDM (sumber daya manusia) bisa mogok kerja. Termasuk talangan dana Covid-19 kemarin yang belum terbayarkan," ungkapnya.

Lanjut Miskia,"Setiap bulan pendapatan RSUD Nunukan menurun. Apa yang mau diklaim, obat tidak ada. Januari dan Februari 2024 sudah saya hitung sekira Rp1 Miliar yang tidak terbayarkan. Karena penghasilan kami untuk bayar tidak cukup," imbuhnya.

Bukan hanya Kesalahan RSUD Nunukan

Kendati begitu Miskia menyebut bahwa utang RSUD Nunukan yang terjadi bukan murni kesalahan RSUD Nunukan.

Selama ini kata Miskia, banyak pasien telantar di Nunukan yang diberikan layanan pengobatan secara gratis.

Tak hanya itu, Miskia juga beberkan banyak pasien BPJS Kesehatan kelas III yang meminta layanan kelas I dan II.

"Kita di daerah transit, banyak pasien terlantar yang diobati, tidak dipungut biaya. Ada juga pasien kelas III kadang mereka tidak mau di kelas III.

Minta kelas I dan II. Di situ kerugian kita banyak. Jadi tidak piur rugi itu akibat manajemen rumah sakit," pungkasnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis