Susun Strategi Pengawasan Logistik Pilkada 2024, Bawaslu Kaltara Petakan 6 Soal dalam Distribusi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang kian mendekat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara, terus melakukan pematangan dalam hal pengawasan.

Salah satunya terkait pengawasan distribusi logistik.

Di mana Bawaslu Kaltara, telah melakukan rapat evaluasi pengawasan logistik Pemilu dan persiapan pengawasan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 bersama jajaran Bawaslu kabupaten Kota.

Komisioner Bawaslu Kaltara, Yakobus Malyantor Iskandar menjelaskan, melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan baru-baru ini, pihaknya hendak melihat dan menganalisis kembali permasalahan logistik pada pemilu 2024.

Baca juga: Zainal Paliwang Pastikan Berpasangan dengan Ingkong Ala di Pilgub Kaltara, Yansen TP Sebut Bismillah

Dengan begitu, Bawaslu dapat melakukan perbaikan strategi pengawasan logistik, khususnya pada Pilkada serentak tahun 2024.

“Meski terlambat, namun tetap kita laksanakan evaluasi pengawasan logistik, sebagai bahan Bawaslu Kaltara dalam menyusun rencana strategi pengawasan tahapan logistik pada Pilkada 2024," ungkapnya.

Berdasarkan paparan yang diterima, terdapat enam potensi masalah pada tahapan distribusi logistik di Kaltara.

Mulai dari jarak tempuh, keamanan, aksesibilitas, akses informasi, transportasi, cuaca, dan kondisi geografis.

Dari permaslahan tersebut, lanjutnya, ada 3 alternatif solusi yang diterima Bawaslu Kaltara. Yakni instrumen regulasi, instrumen fiskal, dan pendekatan perilaku.

Baca juga: Zainal Paliwang Belum Pastikan Dukungan Gerindra, Yansen TP Mesra dengan PKB Maju ke Pilgub Kaltara

“Kalau kita lihat di Kaltara ada 6 potensi masalah/hambatan. Alternatif yang ditawarkan akademisi ke kami sekaligus strategi yang dapat digunakan adalah instrumen regulasi, instrumen fiskal, dan pendekatan perilaku,” ujar Yakobus. 

(*)

Penulis: Edy Nugroho