Gelar RDP, Anggota DPRD Nunukan Minta DKP Kaltara Serius Lakukan Pengawasan Budidaya Rumput Laut 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, Kalimantan Utara (Kaltara) agar serius melakukan pengawasan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan.

Diberitakan sebelumnya, puluhan pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan, mendesak Pemerintah Provinsi (Kaltara untuk tertibkan pemukat rumput laut yang menggunakan jangkar.

Tuntutan itu disampaikan oleh puluhan pembudidaya rumput laut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Ambalat I DPRD Nunukan.

"Kalau sudah ada aturan yang melarang memukat rumput laut menggunakan jangkar, DKP Kaltara turun dong lakukan sosialisasi segera ke masyarakat. Baik itu sosialisasi kepada pembudidaya rumput laut maupun pemukat rumput laut," kata Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama kepada TribunKaltara.com, Jumat (27/09/2024), siang.

Baca juga: Rugi Miliaran Rupiah, Pembudidaya Rumput Laut di Nunukan Minta Tertibkan Pemukat Gunakan Jangkar

Andre meminta agar DKP Kaltara memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pembudidaya dan pemukat rumput laut.

"Berikan soulsi karena pemukat jangkar juga masyarakat kita. Misalnya kembali menggunakan pancang atau pipa. Pembudidaya juga didukung. Makanya saya tanyakan dalam rapat, berapa persen pagu APBD provinsi untuk dialokasikan kepada pembudidaya, tapi dinas tidak bisa jawab," ucapnya.

Menurut Andre, kehadiran pemukat rumput laut, mengingat untuk membudidaya rumput laut membutuhkan modal sangat besar.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan agar ikut membantu para pemukat supaya beralih ke budidaya rumput laut.

"Kalau pemukat modalnya hanya mesin, perahu, bensin, dan jangkar. Kalau pembudidaya, satu fondasi saja itu minimal Rp30 juta.  Belum bibit, tali bentang, dan embel-embel lainnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga bantu pemukat agar beralih ke budidaya," ujarnya.

Selain itu, Andre meminta kepada pemukat rumput laut agar tidak merusak fondasi rumput laut milik para pembudidaya.

"Pemukat rumput laut juga jangan main potong fondasi orang. Itu tidak manusiawi juga," tambahnya.

Segera Usulkan Kepala UPTD

Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan Fraksi NasDem, Firman Haji Latif meminta DKP Kaltara agar segera mengusulkan pejabat UPTD DKP Kaltara di Nunukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara.

Firman menuturkan bahwa adanya pejabat UPTD DKP Kaltara akan memberikan pengawasan yang lebih maksimal di sektor rumput laut.

"Gimana mau ada anggaran pengawasan, kalau Kepala UPTD saja enggak ada. UPTD-nya sudah dibentuk, tapi pejabatnya tidak ada, ya sama saja," tutur Firman Haji Latif.

Baca juga: Sempat Demonstrasi ke Dewan, Asmin Laura Tegaskan Bupati Nunukan tak Bisa SK-kan Harga Rumput Laut