APBD Bulungan 2025 Ditargetkan Sebesar Rp 2,4 Triliun, Meningkat Dibandingkan Tahun 2024

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Mewakili Pemekab Bulungan, Sekretaris Daerah (Sekda) Risdianto menyampaikan Rencana Peraturan Daerah (Raperda), tentang nota keuangan APBD Bulungan 2025, pada rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (14/10/2024).

Risdianto membeberkan, APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp 2.404.308.218.000. Angka ini meningkat dibandingkan APBD 2024. Yakni, Rp 1.937.748.979.012. 

"Peningkatan APBD ini sesuatu yang positif dan baik," kata Risdianto saat dijumpai usai rapat paripurna.

Pembangunan infrastruktur, kata Risdianto, merupakan bagian di dalam visi pemerintah daerah periode 2021-2026.  

Baca juga: Bupati Bulungan Sampaikan Terima Kasih, Tiga Tahun Berturut Postur APBD Bulungan Terus Menanjak

Ini merupakan program yang diintegrasikan secara spesifik dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum.

"Terkait dengan aspek pembangunan Kabupaten Bulungan, kita masih tetap dihadapkan pada tantangan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan serta telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara," ungkapnya.

Beberapa hal menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulungan. Antara lain, masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih rendahnya keterkaitan antara sektor industri dan usaha tradisional, serta rendahnya daya saing komoditi, rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal.

Selanjutnya, perlu pengurangan kesenjangan pembangunan, ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi serta penambahan atau penciptaan lapangan kerja terutama pada sektor  sektor swasta dengan mendorong dan meyakinkan para investor untuk berinvestasi di  Bulungan.

"Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah  2025 disusun dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan program penunjang lainnya," bebernya.

Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran yang relatif lebih besar dibanding dengan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas. Dengan kondisi demikian maka posisi Raperda APBD 2025 tetap pada kisaran anggaran defisit.

"Untuk menutupi defisit ini, Pemda mengambil beberapa langkah antisipatif," ungkapnya.

Salah satunya, melakukan evaluasi terhadap beberapa sumber penerimaan daerah yang masuk kategori potensial pada saat anggaran 2025 berjalan, terutama terhadap sumber-sumber penerimaan bagi hasil atau dana perimbangan.  

"Kami juga akan menyusun skala prioritas belanja yang lebih ketat terhadap program kegiatan. Yang mana harus didahulukan dan program kegiatan mana yang dinilai dapat dilaksanakan bertahap," imbuh dia.

(*)

Penulis: Edy Nugroho