DPMPTSP Tana Tidung Siap Buka MPP Akhir November: Semoga jadi Salah Satu yang Diresmikan Wapres

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Mal Pelayanan Publik ( MPP ) Kabupaten Tana Tidung direncanakan akan mulai soft launching di akhir Bulan November 2024 ini.

Namun pelaksanaan tersebut masih dapat berubah waktunya tergantung dari arahan Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali yang saat ini masih dalam masa cuti Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Tana Tidung Arman Jauhari kepada TribunKaltara.com saat ditemui di kantornya, Selasa (19/11/2024).

"Terkait MPP arahan Bapak Bupati soft launching itu sementara masih diakhir November ini tapi kami belum bisa pastikan karena tergantung nanti arahan berikutnya dari beliau yang jelas kemungkinan sebelum peresmian se-Indonesia Tanggal 3 Desember 2024 nanti," ungkap Arman Jauhari.

Baca juga: DPMPTSP PPU Beberkan Potensi Investasi di Hadapan Duta Besar Maroko, Bahrain dan Kamboja

Ia mengungkap Biro Organisasi Kalimantan Utara ( Kaltara ) telah meninjau kesiapan MPP Tana Tidung sebagai salah satu yang diresmikan se-Indonesia oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 3 Desember 2024 mendatang.

"Tapi Tanggal 15 November kemarin tim verifikator dari Provinsi Kaltara melalui Biro Organisasi sudah melakukan verifikasi kesiapan MPP KTT untuk dimasukkan ke dalam salah satu MPP yang akan diresmikan oleh Wakil Presiden Tanggal 3 Desember 2024 ini," ungkapnya.

Ia katakan Biro Organisasi Kaltara MPP Tana Tidung menjadi salah satu yang diresmikan pada 3 Desember 2024 karena dari Kaltara hanya Tana Tidung yang menjadi perwakilan.

Di Kaltara sendiri dari lima kabupaten/kota hanya ada dua daerah yang memiliki MPP yaitu Bulungan dan Tarakan, sedangkan untuk Tana Tidung baru direncanakan untuk dibuka di Tahun 2024 ini.

"Harapan mereka MPP KTT menjadi salah satu yang bisa diresmikan karena di Kaltara kan ada tiga daerah yang belum punya, di Nunukan, Malinau sama KTT tapi yang sudah kelihatan persiapannya baru kita," katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Biro Organisasi setelah meninjau kondisi MPP Tana Tidung, masih ada persyaratan yang perlu dibenahi terutama ketersediaan peta bisnis MPP Tana Tidung.

"Dari beberapa catatan evaluasi Biro Organisasi memang masih ada beberapa kelengkapan yang harus lengkapi seperti peta bisnis yang dituangkan dalam SOP cuma itu belum bisa kita tindak lanjuti karena kita belum final OPD apa saja yang memberikan pelayanan di MPP," lanjutnya.

Ia menambahkan jumlah stakeholder yang akan digandeng untuk melakukan pelayanan di MPP yaitu sebanyak tujuh stakeholder.

"Rencana awal kita melaksanakan MPP ini dengan tujuh OPD yang akan memberikan layanan langsung, untuk yang vertikal yang bisa kami pastikan akan bergabung itu baru tiga dari pertanahan, imigrasi dan ketenagakerjaan," tambahnya.

Adapun dua OPD vertikal lainnya akan diupayakan untuk bergabung sebelum peresmian di Tanggal 3 Desember 2024.

"Tinggal dua lagi sebelum diresmikan oleh Wakil Presiden mudah-mudahan bisa kami gandeng juga salah satunya mungkin kami coba jajaki ke BPJS kesehatan dan kementerian agama," sambungnya.