Berita Kaltara Terkini

DPRD Dorong Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Jalan Wilayah Perbatasan

DPRD Kaltara dukungan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / IST
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Gerindra, Rahman 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Anggota DPRD Kalimantan Utara ( DPRD Kaltara) dari Fraksi Gerindra, Rahman mengapresiasi adanya seminar akhir rencana induk dan kajian pendukung pengelolaan kawasan perbatasan Kaltara, yang diselenggarakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.

Dia pun menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

“Saya sangat mengapresiasi upaya BPPD Kaltara yang telah menyiapkan dokumen rencana induk pembangunan kawasan perbatasan. Dokumen ini bisa menjadi masterplan pembangunan selama lima tahun ke depan, dan saya yakin telah melalui analisis yang mendalam,” ujar Rahman, belum lama ini.

Menurut dia, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak di kawasan perbatasan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia menilai, ketersediaan jalan yang masih minim di kawasan tersebut menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Baca juga: Komisi III DPRD Kaltara akan Kaji Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Kebutuhan Masyarakat

ILUSTRASI. Potret wilayah Kaltara dari udara. Provinsi yang berada di perbatasan ini, memiliki banyak potensi SDA.
ILUSTRASI. Potret wilayah Kaltara dari udara. Provinsi yang berada di perbatasan ini, memiliki banyak potensi SDA. (TRIBUNKALTARA.COM)

“Masih belum optimalnya infrastruktur jalan membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada negara tetangga, Malaysia. Ini adalah hal yang harus menjadi perhatian serius,” tegas anggota DPRD dari daerah pemilihan IV (Nunukan) ini.

Rahman menambahkan, langkah Pemprov Kaltara mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan perlu didukung penuh. Pasalnya, percepatan tersebut memerlukan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting. Selain itu, kita harus mampu mengidentifikasi skala prioritas dan pokok masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan masterplan yang sudah dibuat, diharapkan solusi yang diberikan lebih terarah,” jelasnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kaltara Ingkatkan Kondusifitas dan Keamanan Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Rahman berharap, rencana induk yang telah disusun dapat menjadi pijakan kuat dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga di wilayah perbatasan.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved