Warga Keluhkan Berbagai Layanan Dasar di Tarakan, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Perjuangkan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah telah menerima banyak masukkan dari masyarakat Kaltara.
 
Masukan yang ia terima tersebut kebanyakan berasal dari masyarakat Kota Tarakan yang merupakan daerah pemilihannya saat Pemilu 2024. 
 
Syamsuddin Arfah mengatakan, bahwa sebagai anggota dewan yang mengantongi amanah sebagai wakil rakyat sudah semestinya mendengarkan keluhan dan usulan-usulan dari masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya akan berusaha untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk mewujudkannya.

Baca juga: Upah Minimum Nasional Naik 6,5 Persen, DPRD Kaltara Akan Lakukan Pengawalan Di Daerah

Melalui reses yang telah ia laksanakan beberapa waktu lalu, Syamsuddin menyampaikan bahwa dirinya telah menerima banyak masukan terutama berkaitan dengan fasilitas pelayanan dasar.

“Banyak usulan telah kami terima saat reses beberapa waktu lalu, ada yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yakni akses jalanan di pemukiman warga seperti perbaikan parit dan kanal,” ungkapnya, Minggu (1/12/2024).
 
Syamsuddin masih mendapatkan keluhan warga  berkenaan dengan akses pendidikan dan kesehatan. Seperti permintaan bantuan pendidikan serta beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa, pembangunan sekolah yang proporsional hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan atau guru.
 
Selain itu, tidak sedikit masyarakat juga mengusulkan tentang perbaikan perbaikan fasilitas layanan keagamaan hingga tempat olahraga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat saat beribadah dan berolahraga.
 
“Iya sempat ada yang menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan fasilitas dan perbaikan rumah ibadah, tempat olahraga seperti lapangan bulu tangkis dan bola Volly,” sebutnya.
 
Sedangkan untuk layanan dasar kesehatan, keluhan terbanyak diperoleh yakni berkenaan dengan layanan berobat gratis melalui kartu BPJS hingga pelayanan di setiap pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara Apresiasi Kebijakan Presiden, Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM

 
“Keluhanya berkenaan dengan BPJS, pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pemerintahan, serta keberadaan dokter spesialis utamanya Onkologi dan Kemoterapi,” tandasnya.
 
(*)