Program Makan Bergizi Gratis, Disdikbud Nunukan Khawatir Pelaksanaan di Wilayah IV tak Maksimal

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) khawatir pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah IV, tak maksimal.

Kepala Disdikbud Nunukan, Akhmad mengatakan sekolah di wilayah IV seperti Lumbis dan Krayan letaknya terpencar di desa-desa.

Untuk menempuh sekolah di pedesaan wilayah IV, para siswa/siswi harus melalui jalur sungai yang mana membutuhkan biaya tidak sedikit. 

"Sehingga kami khawatir pelaksanaan program makan bergizi gratis, tidak maksimal di wilayah IV," kata Akhmad kepada TribunKaltara.com, Sabtu (04/01/2025), sore.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Masih Terus Digodok, Pemkab Bulungan Kaltara Nyatakan Siap Mendukung

Kendati begitu, Akhmad menuturkan bahwa tak ada alasan bagi pemerintah daerah, utamanya Disdikbud untuk tidak melaksanakan program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau untuk se-Kabupaten Nunukan, perlu ada pertimbangan, karena kecamatan lain tidak akan mungkin bisa melaksanakan program ini seperti di Kecamatan Nunukan," ucapnya.

Ahmad menjelaskan bahwa Nunukan terbagi oleh beberapa daratan yang hanya bisa dijangkau dengan melewati jalur sungai dan udara saja. 

Akhmad mengaku dirinya tidak bisa membayangkan, bila dapur umum yang seharusnya dapat memberikan 3.000 porsi makan bergizi gratis untuk pelajar di satu daerah dengan jarak tempuh ke sekolah lebih cepat, menjadi tidak mungkin dilakukan di wilayah Lumbis dan Krayan. 

"Pulau Nunukan dan Sebatik itu masih agak dekat jaraknya dibanding kecamatan lain. Jadi kalau wilayah IV, tentu harus ada penanganan yang berbeda, tidak akan cukup waktu mengantar makanan ke desa-desa yang harus dilalui menggunakan perahu dengan menempuh jalur sungai," ujarnya.

Lanjut Akhmad,"Begitu juga di Krayan, kalau mau ke desa-desa lain yang jalurnya tidak bisa dilewati karena medan yang kurang baik, itu harus dipertimbangkan," tambahnya.

Belum Dapat Juknis

Akhmad katakan bahwa sampai saat ini, pemerintah daerah belum mendapat petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Kami belum bisa memastikan kapan pelaksanaan program itu di daerah. Termasuk bagaimana skemanya, berapa satuan harga porsi per anak, dan detail yang berkaitan lainnya. Juknisnya belum kami terima," tuturnya.

Baca juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Rp10 Ribu dari Pusat, Bupati Bulungan Siap Alokasikan Lewat APBD

Dia berharap, ada peninjauan awal jika dalam waktu dekat akan direalisasikan pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut.

Hal itu mengingat wilayah Nunukan masih membutuhkan banyak pertimbangan, bila ingin melaksanakan program makan bergizi gratis.

"Tanpa peninjauan terlebih dahulu dari pusat, pemerintah daerah dipastikan akan kewalahan menerapkan program ini," ungkap Akhmad.

Penulis: Febrianus Felis