BPD HIPMI Kaltara Angkat Bicara Soal Polemik Muscab ke-IV di Nunukan: Ketua Sah Djiorezi Silawane

"Alasan kepengurusan sebelumnya tidak Muscab, karena belum ada kader. Penjaringan ketua susah. Sehingga kaderisasi kami anggap mandek. Seharusnya 2025 ini sudah Muscab ke-V. Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau sudah Muscab. Tinggal Nunukan yang belum sama sekali," tuturnya.

Selain itu, mengingat juga kepengurusan BPD HIPMI Kaltara yang akan segera berakhir tahun ini, sehingga daerah yang belum melakukan Muscab diambil alih oleh provinsi.

Baca juga: UMP Naik 6,5 Persen, HIPMI Kaltara Minta Pemerintah Seimbangkan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

"Kami anggap BPC HIPMI Nunukan tidak punya lagi kewenangan untuk lakukan Muscab. Secara aturan kami berhak untuk ambil alih dengan mengeluarkan tim karateker yang melakukan Muscab di Nunukan. Kami akan lakukan Musda dalam waktu dekat, sayang kalau Nunukan dibiarkan tidak Muscab," ungkapnya.

Dalam satu periode kepengurusan sesuai aturan organisasi, BPD HIPMI Kaltara harus melakukan Muscab satu kali di setiap kabupaten/kota.

"Minimal 3/4 dari jumlah kabupaten/kota yang harus Muscab. Sebenarnya tanpa Muscab Nunukan, kami tetap bisa Musda. Tapi kan sayang, kalau Nunukan ditinggal, seolah tidak diurus," imbuh Nurul Huda.

Penulis: Febrianus Felis