Bakar Ban dan Lempar Telur, Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Kaltara Berujung Kecewa

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Gelap Kalimantan Utara dari beberapa perguruan tinggi di Kaltara menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ), Jumat (21/2/2025).
 
Pada mulanya aksi dilakukan secara damai dengan penyampaian tuntutan masa aksi melalui sebuah orasi. Namun tidak berselang lama, kondisi mulai memanas.
 
Yakni saat mengetahui bahwa unsur pimpinan atau Ketua DPRD Kaltara tidak berada ditempat dan masa aksi hanya disambut oleh dua anggota DPRD Kaltara.
 
Tidak hanya menyalurkan emosi dengan bakar ban mobil di depan gedung DPRD Kaltara, masa aksi bahkan sempat melempari kantor anggota dewan tersebut dengan batu dan telur.

Baca juga: Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menegang, Ketua STIE Bulungan-Tarakan Akui Sempat Tersulut Emosi

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan bahwa kehadiran para masa aksi hanya dianggap main-main saya dalam menyampaikan pendapat nya.
 
Dalam aksi yang digelar sekitar pukul 11.00 wita. masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Gelap ini membawa sekitar empat tuntunan untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui DPRD Provinsi Kaltara.
 
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Indonesia Gelap Kaltara, Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kaltara dengan membawa empat poin tuntutan salah satunya yakni pencabutan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi.
 
“Ada empat poin tuntutan dari kami pertama agar dicabutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kedua kami meminta transparansi anggaran pendidikan, ketiga mendesak agar pemerintah daerah memprioritaskan tenaga pendidik dan buruh. Serta yang terakhir mendesak pemerintah untuk mencabut izin Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Iqbal, Jumat (21/2/2025).
 
Dalam aksi hari ini, Iqbal mengatakan bahwa masa aksi sangat dikecewakan oleh para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pasalnya aksi harus dibubarkan sebelum adanya kesepakatan maupun komitmen tentang empat poin tuntutan masa aksi.
 
“Kami sangat kecewa karena mereka kabur disaat aksi masih berlangsung tanpa mau menandatangani komitmen dari empat poin tuntutan dari teman-teman,” terangnya.

Baca juga: Sempat Demonstrasi ke Dewan, Asmin Laura Tegaskan Bupati Nunukan tak Bisa SK-kan Harga Rumput Laut

Meskipun demikian, pihaknya menghargai karena masa aksi diberikan kesempatan untuk mendatangi kantor DPRD Kaltara pada hari selasa (25/2/2025) untuk kembali menyampaikan empat poin tuntutan nya.
 
“Kami akan kembali dengan membawa masa aksi lebih banyak, kemungkinan kami akan membawa teman-teman dari kampung baru yang saat ini menjadi korban dari PSN KIPI maupun KIHI,” tandasnya.
 
Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana