Evaluasi Pilkada 2024, KPU Nunukan Sebut Kritik Paling Banyak di Tingkat Partisipasi Pemilih Menurun

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - KPU Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menyebut kritik paling banyak yang diterima saat Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024 adalah tingkat partisipasi pemilih yang menurun.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Nunukan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Pengumuman, Abdul Rahman.

"Tingkat partisipasi pemilih yang paling banyak mendapatkan masukan dari peserta rapat FGD soal evaluasi Pilkada 2024 tadi. Lalu, ada juga soal pemutakhiran data pemilih," kata Abdul Rahman kepada TribunKaltara.com, Senin (24/02/2025), siang.

Rahman mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya 71 persen atau dengan kata lain angka golput mencapai 29 persen.

Baca juga: KPU Malinau Lakukan Evaluasi Pasca Pilkada 2024, Minat Badan Adhoc dan Partisipasi Pemilih Turun

Diketahui ada sebanyak 43.447 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS (tempat pemungutan suara).

Sementara itu jumlah pemilih pada DPT sebanyak 153.210 pemilih.

"Pilkada 2020 jumlah pemilih hanya 117.763 pemilih. Ada kenaikan jumlah pemilih pada Pilkada 2024 menjadi 153.210 pemilih. Seharusnya tingkat partisipasi pemilih juga naik. Tapi ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kami KPU Nunukan," ucapnya.

Rahman mengaku bahwa KPU Nunukan akan melakukan riset terkait menurunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024.

Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kata Rahman sudah dilakukan petugas Ad Hoc mulai dari tingkat desa, lurah, kecamatan, hingga kabupaten.

"Tidak hanya penyelenggara Pemilu yang lakukan sosialisasi, tapi pemerintah daerah dan peserta Pemilu juga. Kami akan riset di mana letak kekurangannya, sehingga banyak yang golput," ujarnya.

Rahman enggan berkomentar saat disinggung oleh peserta rapat bahwa turunnya angka partisipasi pemilih akibat "amlop" yang tidak sampai kepada pemilih.

"Soal "amplop" yang dimaksud peserta rapat tadi, saya tidak mau berasumsi ke sana. Jelasnya bahwa kami dari KPU sudah semaksimal mungkin sosialisasi tahapan Pilkada. Kalau di pemilihan legislatif angka partisipasi lebih banyak, karena mungkin calonnya banyak. Kalau Pilkada hanya tiga Paslon," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS-MK Putuskan Owena-Stanislaus Didiskualifikasi di Pilkada Mahakam Ulu 2024, Gelar PSU

Jarak Rumah Pemilih ke TPS Jauh

Selain itu, jarak rumah pemilih ke TPS yang cukup jauh juga menjadi atensi peserta FGD kepada KPU Nunukan.

Rahman menuturkan dalam Pilkada 2024 ada penggabungan TPS, lantaran kuota pemilih per TPS saat Pilkada lebih banyak dibanding Pemilu.

"Mungkin ini efek penggabungan TPS, karena berbeda TPS di Pemilu dan Pilkada. Kalau Pemilu, kuota pemilih di TPS maksimal 300 orang.  Sedangkan Pilkada maksimal 500-san orang. Maksimal itu jarak dari rumah pemilih ke TPS adalah 6 Km. Ini akan jadi salah satu bahan evaluasi KPU Nunukan ke KPU RI," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis